Fadjroel Jadi Dubes, Fahri Usul Pramono Merangkap Jubir
Fadjroel Rachman dilantik sebagai Duta Besar Kazakhstan merangkap Tajikistan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana belum menunjuk pengganti Fadjroel Rachman yang dilantik pagi tadi sebagai Duta Besar untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan. Mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengusulkan agar posisi juru bicara (jubir) yang sebelumnya diemban Fadjroel dirangkap oleh Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Pramono Anung.
"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapkan Menseskab (Pramono Anung) merangkap jubir itu. Karena seharusnya, juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).
Sepengetahuannya, jubir sebelumnya tak memiliki akses untuk ikut rapat kabinet. Karena itu ke depan hal itu tidak boleh lagi terjadi. "Yang saya tahu selama ini jubir-jubirnya nggak ada yang punya akses ke rapat kabinet. Terus dia nyari-nyari berita sendiri di internet, terus dia baru ngomong, gitu loh. Nggak boleh," ujarnya.
Fahri meminta pemerintah mencontoh Amerika Serikat yang memposisikan jubir setingkat menteri. Ia juga berharap jubir diisi oleh figur yang solid. "Jangan taruh figur yang ecek-ecek juga harus betul-betul solid, supaya Presiden terbantu dalam menyosialisasikan ide-ide pemerintah," ungkapnya.
Politikus Partai Gelora ini enggan menjawab saat ditanya apakah tertarik mengisi posisi jubir. Ia mengaku saat ini mau pensiun sampai 2024. "Nanti 2024 kita tarung lagi," ucapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan pada Senin (25/10) pagi ini. Sejak pelantikannya ini, maka Fadjroel pun resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar.
Istana belum menentukan siapa yang akan menggantikan jabatan Juru Bicara Presiden setelah pelantikan Fadjroel. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan, hingga kini Presiden belum memberikan arahan untuk mencari pengganti Fadjroel sebagai juru bicaranya. "Sampai saat ini belum ada arahan Presiden," ujar Bey kepada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika