PBB akan Rilis Laporan Pelanggaran Kemanusiaan di Tigray

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Sebuah laporan panel PBB tentang pelanggaran yang dilakukan di wilayah Tigray, utara Ethiopia akan dirilis pada Rabu (3/11) waktu setempat. Namun, juru bicara Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) mengatakan tim penyidik PBB tidak mengunjungi banyak lokasi kekerasan di Tigray sehingga bisa saja laporan itu tidak akurat.

Juru bicara TPLF Getachew Reda mengatakan para penyelidik belum mengunjungi banyak lokasi di Tigray di mana pembunuhan massal diduga terjadi. Menurutnya para penyelidik tidak melibatkan semua pihak dalam perang sehingga laporan yang hendak dirilis akan salah.

"Mereka telah membuat kita tetap dalam kegelapan," katanya. Hingga kini belum jelas apakah temuan dari laporan tersebut dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum. Ethiopia bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional sehingga pengadilan tidak memiliki yurisdiksi.

Laporan panel PBB tersebut akan dirilis beberapa jam setelah Ethiopia mengumumkan keadaan darurat. Status darurat ini diberlakukan setelah pasukan Tigray mengatakan pihaknya akan mengerahkan pasukannya ke ibu kota.

Laporan tersebut didasarkan pada investigasi bersama oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang bertujuan untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, hukum kemanusiaan, dan pengungsi yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik di Tigray. Terdapat tuduhan yang meluas terhadap tentara Ethiopia dan sekutu Eritrea tentang pemerkosaan beramai-ramai, pembunuhan massal warga sipil, dan tuduhan memblokir bantuan kemanusiaan.

Tuduhan lain yakni pemerkosaan dan pembunuhan beramai-ramai oleh pasukan Tigray, khususnya oleh pengungsi Eritrea yang tinggal di Tigray. Pemerintah Ethiopia membantah memblokir bantuan.

Pihaknya mengatakan tentara individu telah diadili untuk pelanggaran apapun, tanpa memberikan rincian. Eritrea juga telah membantah melakukan pelanggaran.

TPLF menyebut beberapa kelompok penjaga Tigrayan mungkin saja telah melakukan pelanggaran tetapi pasukan formalnya sendiri tidak bertanggung jawab. Perang di Ethiopia dimulai setahun yang lalu.

TPLF mengeklaim pemerintah pusat bergerak melawan Tigray setelah wilayah tersebut mengadakan pemilihannya sendiri meskipun ada arahan pemerintah yang menundanya. Konflik telah menjerumuskan sekitar 400 ribu orang di Tigray ke dalam kelaparan, menewaskan ribuan warga sipil, dan memaksa lebih dari 2,5 juta orang di Ethiopia utara meninggalkan rumah mereka.

Kepala HAM PBB Michelle Bachelet pada Maret menyetujui permintaan Ethiopia untuk penyelidikan bersama di Tigray. Dia mengatakan ada kemungkinan kejahatan perang telah dilakukan. Seorang penyelidik dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) termasuk di antara tujuh pejabat PBB yang dideportasi oleh Ethiopia bulan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika