DK PBB Serukan Pertempuran di Ethiopia Dihentikan
Ini pertama kalinya Dewan Keamanan PBB dengan jelas menyerukan penghentian permusuhan
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan pertempuran di Ethiopia dihentikan. Mereka mendorong para pihak yang berkonflik melakukan pembicaraan gencatan senjata.
"(Dewan Keamanan) menyerukan (para pihak) menahan diri dari ujaran kebencian yang menghasut serta hasutan untuk melakukan kekerasan dan perpecahan," kata Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pernyataan pada Jumat (5/11).
Selain itu, Dewan Keamanan PBB menyerukan para pihak menghormati hukum humaniter internasional dan membuka akses kemanusiaan yang aman. Di sisi lain, komunitas internasional diserukan meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Ethiopia.
Menurut sejumlah diplomat, Dewan Keamanan PBB sudah merundingkan pernyataan terkait konflik di Ethiopia selama beberapa hari terakhir. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara akhirnya mencapai kompromi dengan Rusia mengenai teks tersebut.
Rusia dan China telah lama menegaskan mereka percaya konflik selama setahun, yang dimulai di wilayah utara Tigray, adalah urusan internal Ethiopia. Moskow dan Beijing sama-sama memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Dewan Keamanan tidak mungkin mengambil langkah atau tindakan kuat seperti sanksi.
Penerbitan pernyataan Dewan Keamanan PBB terkait konflik di Ethiopia disambut beberapa utusan. "Hari ini Dewan Keamanan memecah keheningan selama enam bulan dan berbicara lagi dengan satu suara tentang situasi yang sangat memprihatinkan di Ethiopia," kata Duta Besar Irlandia untuk PBB Geraldine Byrne Nason dalam sebuah pernyataan.
Menurut dia, itu adalah pertama kalinya Dewan Keamanan dengan jelas menyerukan penghentian permusuhan. "Kami percaya ini harus segera terjadi dan semua warga sipil harus dilindungi," ujar Nason.
Konflik di wilayah Tigray telah memaksa lebih dari dua juta warga Ethiopia mengungsi. Kelompok pemberontak mengancam akan bergerak ke ibu kota Addis Ababa. Militer Ethiopia telah meminta mantan pasukan bergabung kembali untuk memerangi mereka.
PBB menyebut hingga tujuh juta orang di wilayah Tigray, Amhara, dan Afar membutuhkan bantuan. Sekitar 400 ribu orang diperkirakan hidup dalam kondisi kelaparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika