Parlemen Jerman Perdebatkan Aturan Baru Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN— Kanselir baru Jerman yang kemungkinan dijabat Olaf Scholz, pada Kamis, mendesak lebih banyak warga mendapat vaksinasi melawan Covid-19 ketika parlemen memperdebatkan aturan baru untuk mengatasi gelombang infeksi keempat tanpa memberlakukan penguncian atau membuat suntikan wajib bagi siapa pun.

Tiga pihak yang berunding membentuk pemerintahan baru Jerman telah sepakat untuk membiarkan keadaan darurat sejak awal pandemi berakhir pada 25 November, meskipun ada rekor kasus baru karena cuaca yang lebih dingin dan lebih banyak pertemuan di dalam ruangan mengubah Eropa sekali lagi menjadi sarang virus corona. 

Beberapa politisi Jerman menganggap keadaan darurat, yang memungkinkan pemerintah untuk melangkahi parlemen, tidak lagi diperlukan mengingat dorongan vaksinasi dan kebutuhan untuk menciptakan normalitas baru di negara dengan ekonomi terbesar Eropa itu.

Sebaliknya calon koalisi tiga pihak telah mengusulkan undang-undang yang memungkinkan langkah-langkah higiensi yang ada, seperti masker wajah wajib di ruang publik dalam ruangan, untuk ditegakkan dan diperketat- tanpa memperluas penguncian dan jam malam yang diterapkan dalam gelombang infeksi sebelumnya.

Berbagai pihak itu juga ingin membuka kembali pusat vaksinasi dan mengembalikan tes Covid-19 gratis, kata Scholz dalam pidato yang membuka debat tentang undang-undang di majelis rendah parlemen Bundestag.

Tes gratis telah dihapus dalam upaya untuk memberi insentif kepada lebih banyak warga untuk mendapatkan suntikan Covid-19 mereka, tetapi tingkat vaksinasi telah melandai sekitar 67 persen dalam beberapa minggu terakhir dan pendukung menunjukkan bahwa bahkan mereka yang divaksin dapat tertular dan menularkan virus.

"Kita harus mempersiapkan negara kita untuk musim dingin," kata Scholz, penjabat menteri keuangan dan kandidat kanselir dari Partai Sosial Demokrat kiri-tengah yang muncul pertama kali dalam pemilihan September.

Kanselir Angela Merkel yang akan berhenti menjabat, yang tidak mencalonkan diri untuk pemilihan ulang dalam pemungutan suara September, menyaksikan dari auditorium.

Scholz mengatakan pekerja di panti jompo harus dites setiap hari untuk menghindari tragedi gelombang masa lalu. Vaksin tidak wajib bagi pekerja perawatan kesehatan dan panti jompo di Jerman, tidak seperti di banyak negara Eropa lainnya.

Pemerintah federal dan para pemimpin dari 16 negara bagian Jerman akan bertemu pekan depan untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi pandemi, kata Scholz, yang diperkirakan akan terpilih sebagai kanselir pada awal Desember jika pembicaraan koalisi berhasil.

Baca juga : Kemendagri: Seluruh Pegawai Pemda Non-ASN Dijamin BPJS

Dia mengatakan dia menyukai langkah-langkah seperti mengharuskan tempat kerja untuk memeriksa apakah staf divaksin, pulih atau dites negatif untuk virus corona.

Gelombang Covid-19 keempat di Jerman telah membebani kapasitas di beberapa rumah sakit, mendorong dokter untuk mengatakan mereka harus menunda operasi yang dijadwalkan dan beberapa negara bagian untuk memperketat peraturan higiensi.

Di Saxony, misalnya, pengunjung restoran sekarang harus memberikan bukti vaksinasi atau infeksi masa lalu, tes negatif tidak lagi cukup, dan negara bagian Jerman lainnya akan mengikuti.

Otoritas kesehatan masyarakat Jerman Robert Koch Institute melaporkan rekor 50.196 kasus baru Covid-19 pada Kamis, hari keempat berturut-turut mencatat rekor tertinggi harian baru.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika