Isyarat Pengetatan Libur Akhir Tahun Saat Kasus Naik Tipis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Antara

 Pemerintah belum memastikan akan memberlakukan upaya gas dan rem seperti apa terkait masa liburan Natal dan tahun baru. Kebijakan pemerintah di masa tersebut dinilai penting karena masa liburan selalu menaikkan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mengkaji kebijakan pengendalian Covid-19 selama periode Natal dan tahun baru mendatang. Wiku menyebut, nantinya akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur berdasarkan data kasus dan kondisi di lapangan.

“Akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur menyesuaikan data kasus dan kondisi real di lapangan,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (16/11).

Pada prinsipnya, kata Wiku, pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat selama dilakukan secara terkendali. Satgas juga meminta pemerintah daerah bersama dengan posko yang terbentuk di bawahnya agar terus meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik, khususnya menjelang periode Nataru sehingga potensi penularan kasus pun dapat dicegah.

Dari data Satgas selama satu pekan terakhir terkait tingkat kedisiplinan penerapan prokes, terdapat 20,37 persen kabupaten kota; 21,9 persen kecamatan; dan 22,96 persen desa atau kelurahan secara nasional yang melaporkan kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau. Sedangkan terkait kepatuhan menjaga jarak dalam sepekan terakhir, terdapat 23,71 persen kabupaten kota; 23,78 persen kecamatan; dan 21,91 persen desa atau kelurahan secara nasional dengan kepatuhan kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.

“Baik di wilayah Pulau Jawa, Bali dan non Jawa Bali, tingkat kepatuhan per kabupaten kota mayoritas sudah cukup tinggi walau masih terdapat keberagaman di tiap pulaunya,” tambah Wiku.

Pengetatan masa liburan akhir tahun penting karena saat ini terdapat 29 persen atau 37 kabupaten kota di Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan kasus pada pekan ini. Dari data Satgas, peningkatan kasus ini paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan 14 kabupaten kota, diikuti Jawa Timur dengan 12 kabupaten kota, dan Jawa Barat 8 kabupaten kota.

“Terdapat 29 persen atau 37 kabupaten kota di Jawa Bali yang kasusnya meningkat dibandingkan minggu sebelumnya,” kata Wiku.

Kenaikan kasus ini juga dibarengi dengan peningkatan jumlah orang yang dirawat di 43 kabupaten kota di Jawa Bali atau sebesar 34 persen. Angka tertinggi kenaikan kasus yang dirawat yakni di Jawa Tengah dengan 14 kabupaten kota, Jawa Timur dengan 13 kabupaten kota, dan Jawa Barat dengan 8 kabupaten kota.

Selain itu, Satgas mencatat peningkatan kasus yang dirawat juga terlihat di Wisma Atlet, Jakarta. Selama seminggu terakhir ini, kata Wiku, jumlah orang yang dirawat konsisten meningkat antara 248-273. “Padahal sebelumnya, keterisian tempat tidur di Wisma Atlet sudah berhasil ditekan hingga 209,” tambah Wiku.

Saat kasus mengalami peningkatan dan semakin banyak masyarakat yang kembali dirawat, sayangnya laju vaksinasi justru mengalami penurunan selama tujuh pekan terakhir. Penurunan ini terjadi pada vaksin merk Sinovac. Sedangkan vaksinasi dengan vaksin merk Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinopharm justru mengalami peningkatan.

Karena itu, Wiku meminta seluruh pemerintah daerah agar segera meningkatkan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing. Cakupan vaksin ini penting untuk menghadapi lonjakan kasus yang mulai terjadi. “Dan harus diupayakan tercapai sebelum terjadinya lonjakan ketiga,” lanjut dia.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tidak memilih-milih merk vaksin yang digunakan. Ia menegaskan, semua jenis vaksin yang masuk dan beredar di Indonesia sudah dipastikan keamanan, kualitas, dan juga efektifitasnya berdasarkan uji yang dilakukan oleh BPOM, serta pemantauan oleh instansi dan organisasi profesi terkait.

Senada dengan Wiku, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan situasi dan kondisi kasus Covid-19 di Indonesia pada akhir tahun untuk memutuskan memperketat kebijakan penanganan. "Tentunya eskalasi yang kita lihat sejauh mana perkembangan dari tingkat laju penularan, mobilitas masyarakat. Kalau masih level aman, pemerintah tidak akan melakukan pengetatan seperti kemarin," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengambil konsep gas dan rem, yakni melakukan pelonggaran apabila kasus mulai terkendali dan menginjak rem kembali jika dilihat mulai terjadi peningkatan kasus. "Kalau nanti di akhir tahun kita lihat peningkatan mobilitas sangat signifikan, pasti pemerintah akan mengambil langkah-langkah, setidaknya untuk mengerem lagi. Kebijakan kita rem dan gas, kapan harus rem, kapan harus gas," katanya.

Pemerintah akan terus menggunakan istilah PPKM dalam menerapkan kebijakan pengendalian Covid-19 di masyarakat. Dia menyebut PPKM sebagai alat kewaspadaan untuk melihat kondisi penularan Covid-19 di lapangan.

"PPKM itu jadi suatu alat kewaspadaan kita karena di sana dinilai juga laju penularan dan respon kapasitas. Jadi setiap dua minggu dilakukan umpan balik kepada kabupaten kota karena level PPKM-nya naik, berarti kalau naik itu tesnya kurang, tracing-nya kurang, atau kasusnya semakin meningkat. Jadi PPKM ini menjaga kita sebagai alarm sistem kita," katanya.

Sebagai langkah antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat di akhir tahun, pemerintah akan melakukan pengetatan kebijakan untuk pelaku perjalanan dan orang-orang yang berwisata guna memastikan pada liburan Natal dan Tahun Baru tidak terjadi lonjakan kasus.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bersiap mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga penularan Covid-19. Angka kasus penularan Covid-19 di berbagai daerah Indonesia memang mengalami penurunan hingga 99 persen, namun kewaspadaan harus terus ditingkatkan di masa pandemi, kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

"Indonesia saat ini sudah jauh menurun hingga 99 persen. Namun kita juga masih bersiap apabila terjadi gelombang ketiga. Tapi harapan kita, mudah-mudahan itu tidak terjadi," kata JK.

Potensi terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19 tersebut, lanjutnya, juga diprediksi di berbagai negara. Dia menyebutkan rata-rata angka kasus penularan di Indonesia menurun dari 50.000 menjadi 500 kasus per hari. "Indonesia saat ini sudah jauh menurun. Jika dilihat pada bulan Juni lalu itu 50 ribuan per hari dan sekarang rata-rata 500-an per hari atau turun hingga 99 persen," tambahnya.

Oleh karena itu, Wapres mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, terlebih lagi menjelang masa libur Natal dan tahun baru. JK juga mengatakan pemerintah saat ini telah bekerja baik dalam mengendalikan kasus penularan Covid-19, termasuk menyediakan fasilitas yang memenuhi standar.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Erlina Burhan, menilai kunci keberhasilan menghadapi pandemi adalah tetap menjalankan protokol kesehatan dan menghindari keramaian, termasuk berbagai perayaan yang menyebabkan kerumunan. "Kuncinya tetap prokes dan hindari keramaan. Virus itu menyebar dari interaksi dekat antar manusia kan," tegas Erlina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika