Satgas: Pemerintah Minta Gereja Bentuk Satgas Prokes
Satgas Prokes demi menjamin keamanan dan keselamatan jemaat saat ibadah Natal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyampaikan, pemerintah meminta agar gereja membentuk Satgas Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dalam menjalankan ibadah dan merayakan Natal 2021. Satgas Prokes di gereja tersebut nantinya berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 daerah untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaat selama melaksanakan ibadah dan perayaan Natal.
“Termasuk dengan menyediakan opsi kesertaan ibadah secara hybrid yaitu secara berjamaah, kolektif di gereja, dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh pengurus dan pengelola gereja agar kapasitas gereja tentunya tidak melebihi dari 50 persen dari batas maksimum,” ujar Reisa saat konferensi pers, Jumat (26/11).
Reisa yakin, organisasi keagamaan Nasrani telah memiliki rujukan protokol kesehatan dan peraturan ibadah yang baik mengingat perayaan Natal pada tahun ini merupakan yang kedua kalinya di masa pandemi Covid-19. Ia mengingatkan, potensi risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi. Hal inipun perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat agar tak kembali terjadi gelombang ketiga kenaikan kasus.
“Tetap taat prokes terutama 5M. Lalu kita tingkatkan cakupan vaksinasi,” tambah dia.
Terkait cakupan vaksinasi, Reisa menyebut saat ini telah mencapai 44,7 persen masyarakat yang telah disuntik lengkap, dari 208 juta sasaran vaksinasi. Saat ini, pemerintah tengah mengejar target capaian vaksinasi sebesar 70 persen hingga akhir tahun nanti.
“Vaksin yang sudah kita terima di Indonesia sudah banyak, sudah hampir 360 juta dan jutaan lainnya akan terus berdatangan sampai dengan akhir pekan ini,” ujar Reisa.
Ia menjelaskan, vaksinasi dapat menekan angka kematian dan perawatan di rumah sakit hingga turun drastis. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar segera mendapatkan vaksin dan melengkapi hingga dosis lengkap. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan cakupan vaksinasi yang tinggi pada kelompok lanjut usia.