Ganjil Genap Rencananya akan Diberlakukan Saat Nataru
Sistem buka tutup tempat istirahat dan contra flow juga diberlakukan di jalan tol
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah berencana akan menerapkan ganjil genap saat masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ketentuan ganjil genap tersebut sudah masuk dalam konsep pengendalian mobilitas selama Nataru 2021/1022.
“Strategi penanganan lalu lintas transportasi perseorangan akan dilakukan sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi jalan tol ibu kota, provinsi, area wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (1/12).
Budi menuturkan, dari pengalaman sebelumnya, penerapan ganjil genap mampu menekan mobilitas masyarakat. Dia mangatakan, saat ganjil genap diterapkan mampu menurunkan pergerakan masyarakat hingga 30 persen.
Dia menjelaskan, rencananya sistem ganjil genap akan diberlakukan di sejumlah titik saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2021/2022. “Sistem ganjil genap direncanakan diterapkan di ruas Tol Tangerang-Merak, Tol Bogor-Ciawi- Cigombong, Tol Cikampek-Palimanan-Kanci, Tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi dari 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022,” ungkap Budi.
Selain ganjil genap, Budi memastikan pengaturan kendaraan di jalan tol rencananya akan dilakukan dengan buka tutup tempat perisitirahatan dan contra flow. Selain itu juga akan dilaksanakan random sampling tes Covid-19 di tempat perisitirahatan.
Sementara di jalan non-tol, Budi memastikan sistem ganjil genap juga akan dilakukan, “Sekama ganjil genap juga dilakukan di kawasan wisata. Jalur satu arah dan contra flow juga akan dilakukan,” tutur Budi.
Budi menambahkan, pengecekan secara acak juga akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Khususnya dalam pengecekan vaksin dan antigen.
Dia mengatakan, ganjil genap juga rencananya akan dilakukan di kawasan serta pembatasan kapasitas. Selain itu penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga akan diterapkan di tempat wisata.“Penutupan sementara juga dilakukan di tempat wisata tanpa pengelola. Jadi yang diizinkan beroperasi hanya wisata yang berpengelola. Sehingga kita bisa mengatur jumlah dan protokol kesehatan yang berlaku di sana,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika