Ini Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Perkotaan di Jabodetabekpunjur

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) merupakan Kawasan Strategis Nasional yang berkembang secara dinamis dan memiliki potensi sebagai pusat kegiatan perekonomian terintegrasi berskala internasional, nasional maupun regional. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur disebutkan bahwa kemacetan, banjir dan air baku merupakan beberapa contoh isu strategis  yang perlu diperhatikan.

Wilayah DKI Jakarta telah berkembang menjadi wilayah yang teraglomerasi dengan kota Bogor, Depok, Tangerang, Depok, dan Cianjur. Ini menjadikan wilayah tersebut memiliki ketergantungan dalam hal aktivitas perekonomian. Hal ini berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat  yang memunculkan permasalahan seperti halnya kemacetan dikarenakan pertumbuhan volume kendaraan pribadi yang semakin tinggi diiringi dengan pertumbuhan jalan yang rendah.

Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana B. Pramesti, Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020 – 2030.

"Dengan masih terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat. Kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa,” ujar Polana dalam Rapat Koordinasi Teknis yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dalam keterangan resminya, Selasa (28/12).

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di metropolitan adalah dengan pembangunan infrastruktur massal berbasis rel, seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Api Bandara, serta mengembangkan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Di Kota Bogor, moda transportasi Bus Transpakuan dengan skema buy the service (BTS) telah beroperasi November 2021 lalu untuk menggantikan angkot dengan sistem konversi, dimana tiga unit angkot akan digantikan menjadi satu unit bus Trans Pakuan.

Terkait banjir, sepanjang 2021, berbagai upaya telah dilakukan antara lain pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di sepanjang pesisir ibukota yang merupakan program berkesinambungan yang telah dilakukan sejak 2016.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan tanggul NCICD sejak tahun 2016 hingga 2019, kemudian dilanjutkan kembali di tahun 2021, dengan target total sepanjang 790 meter. NCICD merupakan proyek strategis nasional untuk membangun tanggul pantai di sepanjang garis pantai Jakarta. Selain untuk menanggulangi banjir rob, pembangunan tanggul NCICD dilakukan sebagai upaya pengamanan dan penataan kawasan pesisir Utara Jakarta serta perbaikan lingkungan.

Selain itu mitigasi banjir juga dilakukan melalui pengerukan waduk, sungai, dan saluran air menggunakan alat berat. Per 20 September 2021, Pemprov DKI Jakarta tercatat memiliki 228 unit alat berat. Sementara itu, pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan untuk menampung air juga telah dibangun sebanyak 17.312 titik di Jakarta.

Sementara terkait air baku, untuk mencegah kembali turunnya tinggi permukaan tanah di DKI Jakarta, masyarakat di kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur akan didorong untuk menggunakan air perpipaan untuk mendapatkan air minum mulai 2024. Pemerintah akan membangun tiga sistem penyediaan air minum (SPAM) yang akan memasok air minum bagi warga DKI Jakarta, dengan konstruksi SPAM Jatiluhur I yang telah dimulai per Agustus 2021 dan berpotensi menambah sekitar 15 persen cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta dalam beberapa waktu ke depan.

Terlepas dari program-program yang telah maupun sedang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mitigasi banjir dan isu strategis perkotaan lainnya, kesadaran masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam mensukseskan keberhasilan program. Selain dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menggunakan air tanah, masyarakat juga dapat membantu pemerintah untuk memberikan informasi terkait banjir dengan membagikan informasi terbaru seputar banjir melalui aplikasi JAKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika