Menhan Prabowo: Ancaman Militer Berpotensi Muncul Membahayakan Negara
Kebijakan pertahanan negara harus mampu menjadi solusi menghadapi ancaman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, secara geografis Negara Indonesia terletak di wilayah Indo-Pasifik yang memiliki lingkungan strategis yang sangat dinamis. Ia menyebut, hal ini memunculkan berbagai ancaman yang dapat mengancam kepentingan nasional di masa mendatang. Seperti ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida.
Menurut Prabowo, Indo-Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan The New Emerging Superpower Tiongkok. Indo-Pasifik diposisikan sebagai hak dari interaksi negara-negara tersebut yang ada di kawasan secara bilateral maupun multilateral.
"Ancaman militer diprediksi masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keamanan segenap bangsa," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2022 di Gedung Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Menhan menjelaskan, ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata di dalam negeri. Antara lain, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan darat, laut, maupun udara, separatisme, ancaman infiltrasi intelijen, dan spionase.
"Pelanggaran wilayah di darat, laut, maupun udara, masih akan terjadi dalam bentuk antara lain pelanggaran wilayah perbatasan darat, perbatasan laut di wilayah yuridiksi nasional, dan pelanggaran oleh kapal kapal asing bersenjata dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat negara asing," jelas dia.
Sementara itu, Prabowo menuturkan, tatanan global geopolitik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Menurut dia, kebijakan pertahanan negara harus mampu dan menjadi solusi dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis regional, nasional, maupun global.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara menjadi acuan bagi Kemenhan dan TNI untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Prabowo menyampaikan, penyelenggaraan pertahanan negara berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
"Sishankamrata harus dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang mungkin akan kita hadapi," ujarnya.
Untuk diketahui, Rapim Kemenhan Tahun 2022 ini mengambil tema Konsolidasi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Negara. Prabowo menjelaskan, tema ini mengandung makna seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk dapat menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan.
"Dengan kerja sama seluruh komponen bangsa dengan profesionalisme dalam pengelolaan pertahanan keamanan akan dapat menjamin keberlangsungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural yang berkelanjutan serta pertahanan negara yang kokoh menuju Indonesia maju," tutur dia.
Rapim Kemenhan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dari TNI dan Polri. Antara lain, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika