Target Produksi Padi Stagnan, SYL: Tantangan Perubahan Iklim Kian Berat

SYL menyebut produksi padi tahun lalu mampu penuhi kebutuhan masyarakat

ANTARA/Aprillio Akbar
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyapa anggota DPR dalam rapat kerja. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi padi nasional pada 2022 sebanyak 55,2 juta ton. Target produksi tersebut stagnan dari proyeksi terakhir capaian produksi padi 2021 lalu. Perubahan iklim secara ekstrem dinilai menjadi ancaman paling berat mempertahankan produksi pangan nasional.
Rep: Dedy Darmawan Nasution Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi padi nasional pada 2022 sebanyak 55,2 juta ton. Target produksi tersebut stagnan dari proyeksi terakhir capaian produksi padi 2021 lalu. Perubahan iklim secara ekstrem dinilai menjadi ancaman paling berat mempertahankan produksi pangan nasional.

Baca Juga


Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, upaya menjaga produksi pangan nasional pada tahun ini bakal dihadapkan pada tingginya tantangan terhadap anomali cuaca. Syahrul mengatakan, tantangan itu bukan hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh dunia yang menjadi produsen pangan.

"Perubahan iklim dan cuacan ekstrem akan berdampak tidak linier, tidak bisa diprediksi dan tidak berkelanjutan," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (24/1/2022).

Lebih lanjut, ia menegaskan, pemerintah tidak boleh berspekulasi mengenai ancaman perubahan iklim. Sebab, sektor pertanian akan sangat bertalian erat dengan proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin tinggi, Syahrul mengatakan, alokasi anggaran pemerintah untuk menjaga produksi padi nasional terus menurun. Dari semula sekitar Rp 5 triliun pada lima tahun yang lalu, menjadi hanya sekitar Rp 1,74 triliun saat ini.

Meski dengan target produksi yang stagnan, Syahrul mengatakan pada tahun lalu produksi padi nyatanya cukup memenuhi kebutuhan nasional. Itu juga tercermin dari pergerakan harga sepanjang tahun yang relatif tidak mengalami lonjakan tinggi.

"Dua tahun lalu kita tidak impor beras. Ini akan menjadi tahun ketiga kita tidak impor beras. Meski anggaran turun, kita terus dorong penggunaan KUR (kredit usaha rakyat)," ujarnya. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler