Menuju Puncak Gelombang Ketiga dengan PPKM yang Belum Naik Level

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Rr Laeny Suliatyawati, Febryan A, Dessy Suciati Saputri

Kenaikan kasus Covid-19 belum dibarengi dengan peningkatan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal pembatasan mobilitas melalui peningkatan level PPKM atau oleh pemerintah sering disebut metode gas dan rem tersebut bisa membantu menekan penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut jajaran pemerintah saat ini sedang membahas evaluasi level PPKM di beberapa daerah yang kasusnya melonjak. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar segera melakukan evaluasi PPKM.

"Sesuai arahan presiden, jajaran pemerintah sedang mengevaluasi level PPKM dan tengah dilakukan pembahasan," ujar Wiku dalam konferensi persnya secara daring, Jumat (4/2/2022).

Namun demikian, Wiku belum dapat memastikan kapan hasil evaluasi level PPKM rampung. Termasuk apakah evaluasi level PPKM untuk wilayah Jawa-Bali keluar lebih cepat sebelum 7 Februari. Sebab, mengacu Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali akan berakhir pada 7 Februari mendatang. Sedangkan untuk PPKM luar Jawa Bali baru akan berakhir pada 14 Februari 2022,

Wiku menyebut hasil tersebut akan segera disampaikan kepada masyarakat. "Hal (hasil evaluasi PPKM) ini akan segera disampaikan kepada publik, terima kasih," kata Wiku.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera melakukan evaluasi PPKM level menyusul lonjakan kasus Covid-19 saat ini. "Saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku Koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku Koordinator PPKM luar Jawa Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM," kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

PPKM di wilayah Jabodetabek sesuai Inmendagri 6/2022 tetap berada di level 2. Seluruh wilayah Jabodetabek mulai dari DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi serta Kota Bekasi tetap di level dua. Meskipun, tren kasus Covid-19 di wilayah ini mengalami kenaikan.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan, kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini sama seperti kondisi tahun lalu yaitu periode Januari 2021 dan Juni-Juli 2021. "Kondisi Covid-19 saat ini mengulang seperti kondisi di Januari tahun lalu kemudian Juni-Juli 2021," ujarnya, Jumat (4/2/2022).

Ia mengingatkan, kini keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit Jakarta sudah lebih dari 60 persen. Artinya, untuk mengendalikan Covid-19 tak bisa hanya dengan menambah tempat tidur.

Menurutnya, penularan Covid-19 harus dicegah dengan menahan lajunya. Inti utama dari pengendalian Covid-19 adalah bagaimana mendapatkan kasus sebanyak mungkin, kontak erat sebanyak mungkin kemudian menahannya dengan isolasi dan karantina. "Itu intervensi standar," ujarnya.

Ia menyadari tidak cukup banyak tenaga di lapangan untuk melakukannya. Analisanya mungkin di setiap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) hanya memiliki satu atau dua tenaga pelacak. Kemudian mereka masih diberi tambahan untuk mengejar vaksin Covid-19 penguat (booster). "Ini jadi persoalan kita (Indonesia)," ujarnya.

Selama pengendalian di hulu tak dilakukan, dia melanjutkan, jangan berharap kasus Covid-19 tiba-tiba turun. Jadi, ia meminta upaya tes, telusur, dan tindaklanjut (3T) harus benar-benar berjalan efektif.

Indikator keberhasilan adalah berhenti meluasnya Omicron. Ia melihat Omicron menyebar secara sistematis, setelah Jakarta kemudian wilayah aglomerasi Jabodetabek kemudian meluas ke Jawa dan Bali. "Kalau sebaran ini tak bisa dikendalikan maka ini menunjukkan gagal di pengendalian," ujarnya.

Terkait gejala Omicron disebut tak parah, Masdalina mengingatkan lebih dari tujuh pasien Covid-19 varian ini telah meninggal dunia. PAEI juga mencatat sekitar 60 persen pasien Omicron yang  meninggal ada di Jakarta.

Padahal cakupan vaksinasi di ibu kota sudah 105 persen. Masdalina mengingatkan apapun variannya, intervensi yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikannya dengan protokol kesehatan (prokes) 3M atau 5M.

Penambahan harian kasus Covid-19 di Indonesia tembus angka 32 ribu, persisnya 32.211 kasus, pada hari ini. Jumlah kasus baru hari ini melonjak 18 persen dibanding sehari sebelumnya, Kamis (27.197 kasus).

Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tambahan 32 ribu kasus baru itu disumbang paling banyak oleh Provinsi DKI Jakarta, yakni 13.379 kasus. Penyumbang kedua terbanyak adalah Jawa Barat dengan 7.690 kasus, lalu disusul Banten dengan 4.370 kasus. Dengan tambahan 32.211 kasus baru ini, secara akumulatif Indonesia sudah mencatatkan 4.446.694 kasus Covid-19.

Menyikapi kenaikan kasus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta semua instansi pemerintah di wilayah Jabodetabek untuk membatasi jumlah pegawai yang masuk kantor. Tjahjo memberikan dua opsi sistem kerja yang bisa dipilih setiap kantor instansi pemerintahan. Opsi pertama, menerapkan sistem work from home (WFH) bagi seluruh pegawai sampai Senin (7/2/2022). Opsi ini dikecualikan bagi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas layanan umum lainnya.

Dengan WFH sampai tanggal 7, berarti para pegawai tetap berada di rumah mulai Sabtu, Ahad, hingga Senin. Menurutnya, durasi tiga hari itu cukup untuk memutus rantai penularan virus di antara pegawai.

"Waktu tiga hari itu juga cukup untuk masa inkubasi virus," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2022). Dengan begitu, pada Selasa sudah bisa diketahui siapa saja pegawai yang positif.

Opsi kedua, hanya 10 persen pegawai yang masuk kantor atau work from office (WFO). Hal ini masih sejalan dengan Surat Edaran Menpan RB yang mengatur bahwa pegawai di wilayah PPKM level 2 maksimal masuk kantor 50 persen.  "Kantor Kementerian PAN RB memilih alternatif (opsi) kedua," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, himbauan ini berlaku bagi seluruh instansi di Jabodetabek, baik itu kantor kementerian, lembaga, Pemda DKI Jakarta, Pemda se-Jabodetabek, dan kantor lainnya.

Kepada seluruh instansi itu, Tjahjo juga meminta untuk membatasi jumlah tamu dan  melakukan skrining ketat terhadap tamu. Dia turut meminta agar rapat secara langsung di kantor dikurangi, serta meningkatkan penyemprotan disinfektan di area kantor.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan, pemerintah telah siap menghadapi gelombang ketiga Covid-19 varian Omicron sejak sebelum terjadinya transmisi lokal dan lonjakan kasus. Ia menyebut, pemerintah sigap dan cepat memperketat karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri ketika WHO mengumumkan Omicron sebagai Variant of Concern pada 26 November 2021. Langkah yang diambil pemerintah di antaranya dengan memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari.

"Berkat keberhasilan karantina tersebut kita bisa belajar karakteristik Omicron dengan lebih baik dari negara lain. Sehingga kita lebih tahu apa yang harus disiapkan," kata Abraham, di gedung Bina Graha Jakarta, dikutip dari siaran pers KSP.

Ia menilai, Indonesia termasuk negara yang belakangan terkena Omicron, yakni negara ke-80. "Banyak negara maju yang kemasukan Omicron lebih dulu daripada Indonesia," jelas Abraham.

Abraham pun mengakui, ancaman gelombang ketiga Covid-19 varian Omicron merupakan ancaman nyata. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan lonjakan kasus, mulai dari menyiapkan testing, tracing, tempat tidur, tempat isolasi, oksigen, obat, telemedisin, dan vaksin.

"Per minggu lalu, testing mencapai 351.442 per hari, tracing 10,87 rasio kontak erat, dan kesiapan bed dinaikkan dari 82.168 menjadi 150.000 tempat tidur. Untuk Isolasi terpusat ada 76.636 unit," jelas Abraham.

Terkait kesiapan vaksin dan obat-obatan, Abraham merinci, terdapat 318 juta lebih vaksin dan hampir 80 juta obat-obatan yang sudah disiapkan untuk menghadapi gelombang Omicron. "Obat-obatan itu, Favipiravir sekitar 25 juta lebih, Remdesivir hampir 1 juta injeksi, Molnupiravir 200 ribuan kapsul, dan multivitamin sekitar 52 ribu sekian," ungkapnya.

Abraham juga menekankan perlunya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, dan suntik vaksin. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik berlebih dan memprioritaskan rumah sakit bagi yang mengalami gejala berat, kritis, lansia, dan komorbid.

"Saya ingatkan sekali lagi, karakteristik Omicron berbeda dari Delta. Memang tingkat penularannya lebih tinggi. Tapi keparahan lebih ringan," kata Abaraham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika