Ketegangan Lembaga Agama Mesir Vs Ethiopia Sikapi Bendungan Sungai Nil

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – Akademi Penelitian Islam Al-Azhar Mesir telah menerbitkan buku pertama tentang hak Mesir atas perairan Nil dari sudut pandang syariat, sehubungan dengan perselisihan yang sedang berlangsung dengan Ethiopia atas Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD). 

Buku berjudul "Jawaban Mulia dalam Gula Sungai dan Distribusi Air Sungai Nil," ditampilkan di paviliun Al-Azhar di Pameran Buku Internasional Kairo ke-53, yang dimulai pada 26 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022. 

Dalam sebuah pernyataan pers, Sekretaris Jenderal Akademi Riset Islam, Nazir Ayyad, mengatakan  buku tersebut menegaskan bahwa berdasarkan syariah, posisi adil Mesir dalam masalah air Nil dan menetapkan hak historis dan hukum negara di dalamnya. Dilansir dari laman Al-Monitor, Ahad (30/1/2022). 

Publikasi tersebut muncul di tengah negosiasi GERD yang goyah antara Mesir dan Ethiopia. Kairo mencari kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk pengisian dan pengoperasian bendungan, sementara Addis Ababa terus bersikeras untuk menyelesaikan konstruksi dan pengisian terlepas dari negosiasi. Al-Azhar bukan satu-satunya lembaga agama yang ikut campur dalam masalah GERD. 

Dar Al Ifta Mesir juga menyinggung perselisihan itu, dengan Mufti Agung negara itu, Syauqi Allam, menekankan pada berbagai kesempatan, dukungannya untuk Presiden Abdel Fattah al-Sisi dalam mengelola masalah GERD dengan kebijaksanaan dan kekuasaan. 

Tahun lalu Paus Tawadros II menekankan dukungan Gereja Ortodoks Koptik untuk kepemimpinan politik dalam upayanya untuk menemukan solusi yang komprehensif dan adil untuk masalah air yang menjamin hak-hak rakyat Mesir dan saudara-saudara mereka di Sudan atas kehidupan yang Tuhan berikan. 

Paus menunjuk skenario lain yang bisa diikuti negara Mesir jika upaya diplomatik gagal. “Kami berdoa agar Tuhan mengizinkan semua upaya diplomatik dan politik yang baik berhasil sehingga kami tidak menggunakan upaya lain apapun,” katanya. 

Gereja telah memainkan peran untuk meredakan ketegangan dalam negosiasi mengingat hubungan historis antara kedua negara, menurut Anba Beyman, koordinator hubungan Koptik dengan gereja-gereja Ethiopia. 

Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa wacana keagamaan di Mesir sejalan dengan wacana politik ketika menyangkut krisis GERD, yang normal, menurut Tariq Fahmy, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo yang berbicara kepada Al-Monitor. 

"Lembaga keagamaan di Mesir harus berperan dalam krisis GERD, dan peran ini harus dikaitkan dengan sifat krisis dan dampaknya terhadap keamanan nasional Mesir,” kata Fahmy. 

“Lembaga-lembaga keagamaan tidak asing bagi bangsa ini, dan memiliki kehadiran yang kuat di Mesir dan Afrika,” ujarnya.  

Namun dia memperingatkan agar tidak mengubah krisis menjadi masalah agama, yang akan merugikan kepentingan Mesir. Buku Al-Azhar menyoroti hak-hak Mesir dari perspektif agama, katanya adalah sesuatu yang normal, asalkan aspek agama tidak menggantikan sisi politik dari masalah ini. 

Keterlibatan agama dalam krisis GERD menyebabkan perdebatan sengit antara ulama Mesir dan Ethiopia pada  Maret tahun lalu, ketika Haji Omar Idris, Kepala Dewan Tertinggi Federal untuk Urusan Islam Ethiopia, mengatakan bahwa orang Ethiopia memiliki lebih banyak hak atas air Nil daripada Sudan dan Mesir. 

Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad At Thayyib kemudian menanggapi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi bahwa sumber daya alam bukanlah milik satu orang. 

"Siapa pun yang menahan air adalah tidak adil dan agresor. Otoritas lokal dan internasional terkait harus mencegah penyimpangan dan korupsi semacam itu di negeri ini," jelasnya. 

Omar, yang dijuluki Mufti di Ethiopia, membentak bahwa Tayeb harus menarik kembali pernyataannya. Dia menambahkan bahwa Syekh Al-Azhar harus memiliki wawasan yang lebih baik tentang masalah Nil, dan pendapat pemerintah Ethiopia dalam hal ini masuk akal. 

Hal ini membuat marah Ali Jumah, mantan Mufti Besar Mesir dan ketua Komite Urusan Agama saat ini di parlemen Mesir yang mengatakan, “Omar, bertakwalah kepada Tuhan. Jangan membalikkan bukti dan menanggapi dengan pernyataan palsu kepada Syekh Al-Azhar.” 

Ammar Ali Hassan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo, percaya bahwa krisis air Nil adalah masalah politik, ekonomi dan keamanan, yang membutuhkan solusi politik, jauh dari agama. 

Dia menambahkan bahwa campur tangan lembaga keagamaan Mesir mungkin berakhir menjadi kontraproduktif. “Menerbitkan fatwa atau pernyataan atau penerbitan buku oleh Al-Azhar atau Gereja Mesir akan mendorong lembaga keagamaan dan ulama Ethiopia, baik mereka Kristen atau Muslim, untuk merespons, yang hanya akan semakin memperumit situasi dan membingungkan opini publik,” katanya. 

“Agama dapat berperan jika upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis gagal dan Mesir terpaksa memilih solusi militer. Dalam hal ini, agama bisa berguna bukan dalam menyelesaikan masalah tetapi dalam memobilisasi opini publik seputar keputusan politik untuk intervensi militer,” kata Hassan. 

“Selain itu, saya tidak berpikir bahwa buku Al-Azhar tentang hak Mesir di perairan Nil akan mengarah pada solusi dalam perselisihan antara kedua negara," jelasnya.     

Ikuti Whatsapp Channel Republika