Netflix Tolak Siarkan Saluran Propaganda Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Netflix tidak akan menyiarkan 20 saluran propaganda Rusia yang sebetulnya wajib ditayangkan berdasarkan hukum setempat. Pada Desember 2021, Regulator Rusia Roskomnadzor memasukkan Netflix ke dalam daftar layanan audiovisual karena layanan konten acara TV dan film (SVOD) itu telah mencapai lebih dari 100 ribu pelanggan.

Sebagai konsekuensinya, Netflix diwajibkan tunduk terhadap undang-undang yang dikenal sebagai undang-undang TV Vitrina. Secara teoretis, Netflix punya kewajiban mendistribusikan 20 saluran TV berita, olahraga, dan hiburan Rusia.

Saluran tersebut termasuk Channel One, NTV, dan Spa, saluran yang dioperasikan oleh Gereja Ortodoks Rusia. Channel One terkenal selaras dengan Kremlin dan kemungkinan akan menyiarkan propaganda Presiden Vladimir Putin.

"Mengingat situasi saat ini, kami tidak memiliki rencana untuk menambahkan saluran ini ke layanan kami," kata juru bicara Netflix di tengah serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina, dikutip Variety, Rabu (2/3/2022).

Undang-undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Akan tetapi, ada spekulasi itu akan diberlakukan pada Maret.

Meskipun peraturan tersebut berlaku untuk semua layanan audiovisual dengan cakupan tertentu yang tersedia di Rusia, hingga saat ini Netflix merupakan layanan streaming internasional satu-satunya yang terdaftar. HBO Max yang menampilkan kontennya melalui pemutar lokal Amediateka dan Apple TV Plus dan lainnya belum ditambahkan di dalam daftar.

Saat ini, Netflix terus menawarkan layanannya kepada pelanggan di Rusia sambil memantau situasi dengan cermat. Lebih dari setahun lalu, Netflix menerapkan antarmuka pengguna berbahasa Rusia dan pembayaran lokal.

Bisnis layanan streaming di sana kecil tanpa kantor atau karyawan Netflix. Pada tahun 2021, Netflix menyiarkan Anna K, serial drama asli Rusia pertama mereka yang diadaptasi dari novel klasik Leo Tolstoy Anna Karenina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika