Menaker Kembalikan Cara Pencairan JHT ke Aturan Lama
Pekerja yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker lama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015. Untuk saat ini, pihaknya tengah melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (Nomor 19 Tahun 2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam keterangan pers, Rabu (2/3/2022).
Ida menjelaskan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belumlah berlaku efektif. Karena itu, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 sebenarnya masih berlaku. Dengan begitu, kata dia, pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan permenaker lama.
Di sisi lain, pihaknya kini tengah melakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, yang nantinya akan mempermudah pencairan JHT. Untuk mempercepat proses revisi tersebut, Kemenaker melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja maupun serikat buruh serta secara intensif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja maupun serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga," kata Ida.
Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang ter-PHK juga sudah mulai berlaku. Program itu memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.
"Dengan demikian saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," kata Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika