'Pil Pahit' untuk Masyarakat: HET Dicabut, Minyak Goreng Kemasan Jadi Rp 24 Ribu per Liter

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Deddy Darmawan Nasution, Eva Rianti, Febrianto Adi Saputro

Di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran, pemerintah akhirnya memutuskan hanya mengatur harga minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter dengan bantuan subsidi seusai diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (15/3/2022) kemarin. Sementara, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium dilepas sesuai harga pasar yang sedang tinggi.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun memastikan pasokan minyak goreng kemasan akan kembali membanjiri pasar konsumen. Alasannya, harga ecer tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang tak lagi berlaku.

"Segera industri (minyak goreng) akan membanjiri pasar dengan minyak goreng premium dan sederhana karena itu sudah dilepas sesuai mekanisme pasar," kata Sahat kepada Republika, Rabu (16/3/2022).

Dengan kebijakan terbaru pemerintah, harga minyak goreng kemasan di level konsumen tentunya akan mengalami kenaikan sesuai tingkat harga minyak sawit (CPO) internasional. Menurut Sahat, dengan harga CPO KBPN Dumai saat ini sebesar Rp 15.864 per kilogram (kg), harga minyak goreng kemasan sederhana di level konsumen bisa mencapai Rp 23 ribu per liter.

"Untuk kemasan premium, kami perhitungkan itu maksimum Rp 24.800 per liter jika dengan patokan harga CPO saat ini," kata Sahat.

Meskipun demikian, Sahat menjelaskan, pangsa pasar minyak goreng di Indonesia bukan didominasi oleh jenis kemasan melainkan curah. Saat ini, tercatat minyak goreng kemasan hanya memiliki pangsa sekitar 35 persen dari rerata kebutuhan bulanan sekitar 330 ribu ton per bulan. Adapun minyak curah memiliki pangsa hingga 65 persen.

Untuk minyak goreng curah, harganya diatur sebesar Rp 14 ribu per liter. Harga tersebut dinilai masih terjangkau oleh masyarakat meski naik dari sebelumnya Rp 11.500 per liter.

"Bedanya harga ini bisa sampai Rp 7.500 per liter antara HET Rp 14 ribu per liter dengan real price (harga keekonomian) sekarang Rp 21.340 per liter," ujar dia.

Berdasarkan pantauan Republika, harga minyak goreng kemasan di toko-toko ritel telah dipatok sesuai harga keekonomian pada hari ini, Contohnya di di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) minyak goreng kemasan dipatok dengan harga Rp 47.300 per dua liter.

Warga mengaku sangat keberatan dengan 'ledakan' harga komoditas tersebut. Namun, mengakui dilema mengingat kondisi kelangkaan minyak goreng saat diberlakukan subsidi. 

Baca juga : Harga Minyak Goreng Kemasan tak Lagi Diatur Pemerintah, GIMNI: Pasokan akan Banjir

"Normal per hari ini Rp 47.300 kemasan dua liter," ujar salah satu pegawai toko ritel di Kota Tangsel, Budi, saat ditemui, Rabu. 

Namun, stok minyak goreng per hari ini terpantau kosong. Budi menyebut pasokan akan datang kemungkinan pada malam hari.

Menanggapi harga minyak goreng terbaru, salah satu warga Tangsel, Eni (48 tahun) mengatakan, harga tersebut mencekik masyarakat. Kondisi itu memberatkan warga karena saat ini banyak bahan pokok yang memang rata-rata naik, terlebih masih kondisi pandemi Covid-19. 

"Beratlah pasti dengan harga segitu. Harus benar-benar putar otak untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Tapi bingung juga kalau langka terus selama ada subsidi," kata Eni. 

Hal senada dirasakan oleh Devi (25). Dia mengatakan, bimbang dengan kondisi ketersediaan dan harga minyak goreng kemasan saat ini. Ketika ditanya memilih antara barang susah didapat tapi harga murah atau barang banyak tapi harga mahal, dia menolak kedua opsi. 

"Enggak dua-duanya. Maunya barang murah tapi ada (stoknya). Jangan sampai kayak gini kan kasihan, sudah pandemi begini, warga jadi makin kesulitan," kata dia. 

Baca juga : DPR Apresiasi Langkah Presiden dan Kapolri Ambil Alih Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng

Sekretaris Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno, mengatakan, kebijakan pemerintah melepaskan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium sesuai harga keekonomian menjadi 'pil pahit' bagi konsumen, lantaran pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Meski begitu, diharapkan kebijakan tersebut menjadi jalan tengah atas kelangkaan minyak goreng yang masih dirasakan masyarakat sekaligus para pedagang.

Hanya saja, YLKI meminta meskipun harga minyak goreng kemasan tak lagi diatur dengan harga eceran tertinggi (HET), harga jual harus adil dan tetap terjangkau.

"Dengan harga yang ilepas ke pasar, kita harap dengan harga yang adil, bukan harga gila-gilaan. Harga keekenomian yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha, termasuk pedagang pasar tradisional," kata Agus kepada Republika, Rabu (16/3/2022).

Pada Selasa (15/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ritel modern di Lotte Mart, Lotte Grosir, dan Alfamidi di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lutfi menyatakan distribusi minyak goreng di ritel modern semakin membaik.

“Minyak goreng di ritel modern aman tersedia bagi masyarakat, seperti di Lotte Mart, Lotte Grosir, dan Alfamidi. Kami harap hal serupa juga dapat ditemui masyarakat di ritel-ritel modern lainnya,” kata Lutfi.

Saat berdialog dengan pegawai gudang di Lotte GrosirLutfi mendapat laporan bahwa sempat ada gangguan pasokan minyak goreng kemasan dua liter, tetapi saat ini sudah terkendali. Lutfi meminta kerja sama semua pihak terutama ritel modern untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan minyak goreng.

Di Alfamidi Boulevard Kelapa Gading, Lutfi juga mendapati tumpukan minyak goreng dalam jumlah cukup banyak. Ia pun memastikan pasokan minyak goreng ke masyarakat aman.

“Pantauan kami di Alfamidi Kelapa Gading menunjukkan minyak goreng tersedia bagi masyarakat. Kementerian Perdagangan terus berupaya memastikan pasokan minyak goreng selalu tersedia bagi masyarakat, salah satunya lewat ritel-ritel modern,” kata Mendag Lutfi.

Terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran, DPR RI pada hari ini memastikan, belum akan memanggil Mendag Lutfi. Hal tersebut lantaran persoalan kelangkaan minyak goreng sudah diambil alih Presiden Jokowi.

"Nah karena ini sudah diambil alih oleh presiden dan dilaksanakan oleh Kapolri, maka jadwal pemanggilan ketiga itu sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu.

DPR diketahui sudah dua kali memanggil M Lutfi. Namun, Mendag mangkir dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya dalam pembukaan Masa Sidang IV 2021-2022 kemarin, Dasco  mengatakan DPR akan memanggil paksa Menteri Perdagangan M. Lutfi untuk hadir dalam rapat di DPR  menjelaskan terkait persoalan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat. 

"Apabila dalam undangan ketiga masih ada alasan (untuk tidak hadir) maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan untuk panggil paksa Mendag di DPR," kata Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

DPR mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan terkait kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Dasco mengungkapkan bahwa DPR sudah memanggil Mendag untuk menjelaskan persoalan kelangkaan minyak goreng tapi tidak pernah hadir dengan berbagai alasan.

"Sudah dua kali Mendag diundang dalam rapat konsultasi, keduanya berhalangan dengan alasan belum tentu bisa hadir dan berbagai alasan lainnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika