Kemendagri Minta Pemda Percepat Vaksinasi Booster Menjelang Mudik
Kemendagri meminta pemda mempercepat vaksinasi booster menjelang mudik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat vaksinasi booster di wilayah kewenangan masing-masing menjelang arus mudik Lebaran 2022.
"Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan karena pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karenanya, booster penting untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus terutama pasca arus mudik seperti pengalaman yang terjadi 2 tahun terakhir," kata Safrizal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa wilayah aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah karena memiliki potensi mobilitas pergerakan arus mudik yang sangat tinggi ke berbagai daerah di Tanah Air.
Landainya kasus penularan dalam beberapa pekan terakhir, tutur ia melanjutkan, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat dan puncaknya akan terjadi pada arus mudik lebaran.
Dengan semakin terkendalinya tingkat penularan yang ada, pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan mobilitas warga antara baik untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun pelaku perjalanan dalam negeri.
Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin booster, maka pada saat melakukan perjalanan tidak diperlukan lagi untuk menunjukkan hasil antigen atau PCR.
"Para gubernur, bupati, dan walikota di wilayah Jabodetabek serta seluruh wilayah lainnya agar mencermati keadaan ini dan memastikan percepatan vaksinasi booster, lakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dalam penjangkauan vaksinasi," ucap Safrizal menegaskan.
Pada kesempatan tersebut, Safrizal juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada warganya bahwa jenis vaksin manapun akan memberikan efek yang sama bagi tubuh sehingga masyarakat diharapkan agar tidak memilih jenis vaksin booster.
"Pemda bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu mensosialisasikan pentingnya booster bagi warga sehingga perayaan lebaran tahun ini menjadi lebih khidmat, tanpa mengurangi arti sehat bagi seluruh masyarakat," kata Safrizal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu mendorong strategi percepatan vaksinasi booster pada bulan Ramadhan yang dapat dilakukan malam hari.
Hal ini untuk memperluas jangkauan layanan sehingga capaian vaksinasi akan semakin meningkat. Masyarakat juga tidak perlu khawatir vaksin akan membatalkan puasa karena telah ada fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi booster yang melibatkan gubernur, bupati, walikota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di 9 wilayah Jabodetabek, meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor.