Anggota DPR: Banyak Kejanggalan di Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam
Dua anggota DPR sebut banyak kejanggalan dalam kasus penembakan di rumah Kadiv Propam
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti kasus penembakan yang terjadi sesama anggota Polri di kediaman Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Menurutnya penembakan yang menewaskan Brigadir J tersebut aneh.
"Menurut saya, menurut hemat saya, ini masalah yang aneh, ya misalkan saling tembak antar polisi, kan aneh," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/7/2022).
Sebelumnya kepolisian juga didesak untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menuntaskan kasus tersebut. Ia berharap kepolisian bisa segera mengusut kasus tersebut agar tidak memunculkan opini dan spekulasi di masyarakat.
Ia juga meminta kepolisian untuk membuka secara terang inti persoalan kasus tersebut kepada publik. "Jangan digeser-geser kepada misalkan soal nanti timnya enggak independen lah, nanti ikut campur di situ lah, urusan polisi enggak diurus polisi, ndak serahkan saja kepada polisi, saya yakin dengan kapasitasnya," ucapnya.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto juga melihat ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Komisi III bertekad akan mengawal kasus tersebut dan memastikan berjalan transparan.
"Saya sebagai ketua menjamin akan ada transparansi di sana. Bahwa ada kejanggalan ya tentu, ini ada kejanggalan, saya sepakat dengan dikau, tapi kejanggalan itu akan kita ubah untuk tak jadi janggal," tegasnya.
Menurutnya kasus tersebut janggal lantaran sesama anggota kepolisian saling tembak menembak. Ia menilai penembakan yang terjadi antar aparat sebagai peristiwa yang mengerikan.
"Ya gimana ada antarpolri tembak-menembak itu janggalnya minta ampun. Kalau kau sama aku berkelahi biasa itu tersinggung, orang sipil. Tapi kalau antaraparat begini kan ngeri bos. Pasti itu kejanggalan yang utama bagi saya sesama anak negara kok," ucapnya.
DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan mengundang Kapolri untuk mendalami kasus tersebut. RDP rencananya akan digelar usai reses pada Agustus mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika