Kemenlu: WNI di Sri Lanka Selamat dan Aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sri Lanka tengah dihadapkan oleh aksi demonstrasi besar atas setelah presidennya Gotabaya Rajapaksa kabur karena krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Pemerintahnya memutuskan keadaan darurat nasional oleh karena aksi protes yang meluas.

Perwakilan Indonesia di Sri Lanka (KBRI) Kolombo terus melakukan pemantauan dari dekat atas situasi di negara tersebut. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sejumlah wilayah Sri Lanka diimbau untuk menghindari kerumunan massa aksi demo.

"WNI di Sri Lanka terpantau aman dan tidak ada yang menjadi korban maupun terlibat," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha pada pengarahan media pekanan secara virtual, Kamis (14/7/2022).

KBRI Kolombo dikatakan terus memantau pergerakan dan kondisi WNI. KBRI juga menyiapkan bahan pangan dan batuan lain untuk WNI paling terdampak di negara yang tengah menghadapi krisis ekonomi paling suram dalam sejarahnya.

Judha menuturkan, hingga kini KBRI Kolombo telah memberikan bantuan logistik kepada WNI yang rentan dan terdampak. "Terdapat 13 WNI yang mendapat bantuan dan yang mendapat bantuan finansial ada tiga orang, di mana mereka berada di luar ibu kota Kolombo," kata Judha. 

Selain itu, KBRI Kolombo juga memastikan pemenuhan hak-hak WNI yang bekerja di Sri Lanka dengan berstatus pekerja migran, dapat terpenuhi.

Judha kembali menekankan untuk WNI selalu waspada ketika menghadapi situasi kerumunan protes massa. Pemerintah meminta perjalanan di luar rumah dibatasi selama aksi unjuk rasa berlangsung.

"WNI diimbau untuk menghindari kerumunan massa tempat konsentrasi aksi unjuk rasa berlangsung dan tidak terlibat secara langsung maupun tak langsung aksi unjuk rasa tersebut, dan segera hubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan hotline 94772773123," ujar Judha.

Terdapat 340 WNI yang tinggal menetap di berbagai wilayah Sri Lanka. Mayoritas dari WNI adalah pekerja migran yang bekerja di sektor pariwisata dan konstruksi.

"Semua dalam keadaan baik dan termonitor semua oleh KBRI Kolombo dan mereka terjamin oleh perusahaan para WNI bekerja," ujar Judha.

Protes terhadap krisis ekonomi telah membara selama berbulan-bulan. Aksi protes mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu ketika ratusan ribu orang mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Kolombo. Mereka menyalahkan Rajapaksa dan sekutunya atas inflasi yang tak terkendali, kekurangan cadangan devisa sehingga mengganggu pasokan impor penting, dan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika