Sri Lanka dan IMF akan Lanjutkan Pembicaraan Bailout

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka dan Dana Moneter Internasional (IMF) akan memulai kembali pembicaraan tentang bailout. Sri Lanka diketahui tengah dibekap krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun terakhir yang telah memicu gelombang demonstrasi selama berbulan-bulan.

Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan, pembicaraan dengan IMF untuk program empat tahun yang dapat menyediakan dana hingga 3 miliar dolar AS akan dilanjutkan bulan ini. Pemerintah Sri Lanka sedang bekerja sama dengan penasihat keuangan dan hukumnya, Lazard dan Clifford Chance, untuk menyelesaikan rencana restrukturisasi utang luar negeri, termasuk utang sekitar 12 miliar dolar AS kepada pemegang obligasi.

"Kami akan mengajukan rencana ini ke IMF dalam waktu dekat, dan bernegosiasi dengan negara-negara yang memberikan bantuan pinjaman. Selanjutnya negosiasi dengan kreditur swasta juga akan mulai mencapai konsensus,” kata Wickremesinghe saat berbicara di parlemen Sri Lanka, Rabu (3/8/2022), dikutip laman the Straits Times.

Pada kesempatan itu, dia menyerukan tentang pemerintahan persatuan. Wickremesinghe mengungkapkan, dia telah memulai pembicaraan dan diskusi dengan beberapa kelompok. “Dengan hormat saya mengulurkan tangan persahabatan kepada Anda semua. Saya dengan percaya diri mengundang Anda untuk mengesampingkan masa lalu dan bersatu demi negara,” ucapnya.

Wickremesinghe juga menyampaikan bahwa amandemen konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan presiden. Hal itu menjadi tanda bahwa Wickremesinghe akan memenuhi tuntutan rakyat Sri Lanka yang telah berdemonstrasi sejak Maret lalu dan akhirnya berhasil menumbangkan rezim mantan presiden Gotabaya Rajapaksa bulan lalu. "Presiden suatu negara tidak harus menjadi raja atau dewa yang ditinggikan di atas rakyatnya. Dia adalah salah satu warga negara," kata Wickremesinghe.

Bulan lalu IMF mengungkapkan, pembicaraan tentang restrukturisasi utang dengan Sri Lanka akan dilanjutkan. Proses bakal dimulai kembali saat negara tersebut memiliki pemerintahan baru. “Tentu saja kami sangat khawatir tentang rakyat Sri Lanka dan kami berharap akan ada kebijaksanaan untuk datang dengan pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan negara tersebut dari krisis yang mengerikan ini,” ungkap Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam wawancara khusus dengan Bloomberg saat menghadiri pertemuan menteri keuangan negara anggota G20 di Bali, 16 Juli lalu.

Dia menjelaskan, pembicaraan IMF dengan Sri Lanka akan cepat bergerak maju saat negara tersebut memiliki menteri keuangan baru. Sebab tim bank pembangunan Sri Lanka sudah menyelesaikan banyak negosiasi teknis. “Kami telah melihat keseriusan yang dilakukan oleh penasihat utang Sri Lanka tentang apa yang diperlukan untuk mencapai resolusi itu (krisis),” ucapnya.

Menurut Georgieva, IMF telah menjangkau kreditur terbesar ke Sri Lanka guna memastikan komitmen mereka untuk terlibat sehingga resolusi dapat dicapai. “Akan lebih baik bagi para kreditur untuk melangkah maju, karena dengan demikian mereka memiliki kesempatan lebih baik bagi negara untuk pulih dan bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang mereka,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika