Inggris: Rusia tak Miliki Hak Moral untuk Duduk di G20
Indonesia diapresiasi karena menyisipkan dampak perang dalam agenda presidensi.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris mengatakan, Rusia tak memiliki hak moral untuk duduk di negara anggota G20. Hal itu karena Moskow masih terus melanjutkan invasinya ke Ukraina.
“Rusia tidak memiliki hak moral untuk duduk di G20, sementara agresinya di Ukraina berlanjut,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris, Jumat (19/8/2022).
Dia kemudian secara khusus mengapresiasi Indonesia selaku pemegang kursi keketuaan G20 tahun ini karena turut menyisipkan pembahasan tentang dampak perang Rusia-Ukraina dalam agenda presidensinya. “Kami menyambut baik upaya Indonesia untuk memastikan bahwa dampak perang Rusia dipertimbangkan dalam pertemuan G20, serta indikasi bahwa Ukraina dapat diwakili oleh Presiden (Volodymyr) Zelensky di KTT Pemimpin G20,” ucapnya.
Dalam sebuah wawancara khusus dengan Bloomberg yang dipublikasikan Kamis (18/8/2022) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping akan menghadiri pertemuan puncak G20 di Bali pada November mendatang. “Xi Jinping akan datang. Presiden Rusia juga telah mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang,” kata Jokowi.
Itu merupakan pertama kalinya Jokowi secara terbuka mengonfirmasi rencana kehadiran Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam pertemuan puncak G20. Kremlin masih belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Jokowi. Sementara China hanya menyatakan bahwa mereka mendukung presidensi Indonesia di G20.
“China menghargai peran penting G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional dan mendukung penuh Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali. Kami siap meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Indonesia untuk memastikan keberhasilan KTT secara penuh. Jika ada informasi yang relevan, kami akan merilisnya pada waktunya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat dimintai konfirmasi oleh Bloomberg tentang partisipasi Xi Jinping dalam pertemuan puncak G20, Jumat lalu.
Keketuaan Indonesia di G20 menghadapi tantangan tak terduga. Saat memfokuskan agenda presidensinya pada pemulihan dunia pasca-pandemi, konflik Rusia-Ukraina pecah pada Februari lalu. Selain itu, tensi di Selat Taiwan terus memanas. Konflik Ukraina telah memicu krisis pangan dan kenaikan harga energi.
Sebagai ketua G20 tahun ini, Indonesia dituntut untuk dapat merangkul para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau pertikaian tersebut, sekaligus membahas dampak dari pecahnya konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika