Kemenkominfo Dorong Kesiapan Humas Pemerintah Hadapi Krisis Komunikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenlominfo), Hasyim Gautama menilai penting peran pengelola media sosial pemerintah. Sebab melalui mereka, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa disampaikan secara luas ke masyarakat. Hal itu mengingat, saat ini merupakan era dimana masyarakat begitu gandrung akan media sosial (medsos). 

Adapun salah satu hal yang seharusnya bisa masif digaungkan oleh pengelola media sosial pemerintah, ialah mengenai peran Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi pada KTT G20 mendatang. 

"Memang lebih kita tekankan lagi bagaimana kita memanfaatkan internet tadi. Terutama untuk kita saat ini, pesan dari Pak Menteri (Johnny G. Plate) dan Pak Dirjen (Usman Kansong), terkait kita bagaimana kita menggaungkan mengamplifikasi kita Indonesia sebagai presidensi G-20," ujar Hasyim dalam Bimbingan Teknis Pengelola Media Sosial Pemerintah: Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/8/2022). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrib, daring dan luring. 

"Ini terkait dengan bagaimana peran dari bapak-ibu semua, pengelola dari media sosial pemerintah ini untuk bisa mengamplifikasi itu," kata dia. 

Upaya ini perlu dilakukan, mengingat waktu pelaksanaan KTT G20 di Bali tersebut, tinggal sekitar 70 hari lagi. Terlebih, hasil survei beberapa bulan lalu menunjukkan, hanya 30 persen masyarakat yang mengetahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi ini. Atas itu pula, Hasyim berharap adanya pola komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan terkait KTT G20 di Indonesia, melalui media sosial pemerintah. 

"Karena kita memang perlu mengubah pola komunikasi kita, konten-konten yang lebih membumi yang menjadi tuntutan saat ini. Kita perlu cara-cara baru, terobosan baru terutama inovasi di konten," kata dia. 

"Semakin banyak orang ter-connect dengan media sosial maka itu menjadi kesempatan tantangan untuk mengamplifikasi terutama G20 dan juga agenda lainnya kepada masyarakat luas," ujar dia menambahkan. 

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo sendiri telah meluncurkan program dengan tagline Bermitra (Bersama Masyarakat Indonesia Tingkatkan Reputasi Bangsa). Melalui program ini, pihaknya tidak hanya mengkomunikasikan apa-apa yang dilakukan pemerintah secara nasional, tapi juga kepada dunia internasional. Termasuk pada saat KTT G20 nanti.

Sementara, Kassubbag Strategi Komunikasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ahmady Muhajiri, memaparkan komunikasi yang tepat dilakukan dalam kondisi krisis, oleh pengelola medsos pemerintah. Yang harus dipahami ialah, reputasi dapat diuntungkan atau dirugikan di kala kondisi krisis. 

Jika pengelola media sosial pemerintah menyampaikan newshole, kata dia seseorang yang tidak punya kualifikasi akan menyampaikannya. Persepsi, lanjutnya adalah realita, jika tidak sesuai fakta maka harus diubah. 

Kemudian, kata Ahmady, mengetahui apa yang harus dilakukan pengelola medsos pemerintah adalah setengah pertempuran saat komunikasi krisis. Selanjutnya, semakin lama menunda pengamanan informasi saat kondisi krisis, harga yang dibayar akan semakin lama. 

"Jadi ketika krisis ketika kita tidak bisa menjelaskan realitas yang terjadi, maka bisa jadi itu yang dipahami oleh publik, ditangkap oleh publik. Ketika terjadi krisis tidak segera menjelaskan, tidak segera berbicara maka nanti ada orang lain yang tidak kompeten menjelaskan, akan bercerita," kata dia.

Aqsath Rasyid, praktisi media sosial menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pengelola medsos pemerintah, guna meningkatkan engagement atau interaksi. Di antaranya memahami audiens, mengelola konten dengan baik, dan merespons setiap pertanyaan publik.

Sementara untuk mengelola reputasi, yaitu dengan memahami reputasi masyarakat, memantau isu-isu terkait, selesaikan isu tersebut dengan bijak. 

"Prinsipnya apa yang kita mau sampaikan, juga harus melihat yang mereka sukai," jelasnya.

Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hasan mengucapkan syukur atas digelarnya bimtek tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam kegiatan itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah. 

"Karena setiap konten yang kita upload masyarakat atau netizen berkomentar atau bertanya, itu harus kita kelola pertanyaannya dengan baik. Tentu harus punya teknik cara kita dalam menjawab dalam setiap konten-konten," ujarnya. 

"Terima kasih kepada Kominfo melalui Pak Direktur hari ini melaksanakan bimtek ini," kata Hasan menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika