Mangkir Rapat Paripurna? Fraksi PKS Turun ke Jalan

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo memutuskan untuk mangkir di tengah rapat paripurna, Jumat (9/9/2022).

Sidang paripurna yang berlangsung di DPRD Kota Solo tersebut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Sidang tersebut membahas tentang laporan pembahasan, persetujuan bersama, pendapat akhir walikota solo.

Salah satu dari Politisi Fraksi PKS, Asih Sunjoto Putro memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang paripurna. Ia mengatakan aksi turun ke jalan ini kali ini bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

“Tidak nanti keburu selesai aksinya, nanti kita sampai kesana telat gitu (jika ikut sidang paripurna). Ini bentuk dukungan kita kepada masyarakat yang hari ini sedang demo menolak untuk kenaikan harga bbm,” terangnya.

Selanjutnya, Asih mengatakan bahwa demo berlangsung di Jl Slamet Riyadi kawasan Gladak. Ia mengatakan bahwa akan membersamai masyarakat dalam melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM.

“Kami akan bersama mereka menyuarakan aspirasi masyarakat. Bahwa mereka menolak kenaikan harga bbm, kami juga menolak untuk kenaikan harga bbm,” terangnya.

Paradoks Aksi PKS di Gladak

Meski fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM, Asih mengatakan bahwa pihaknya menyetujui instruksi dari Menteri Keuangan (Menkeu) dari dianggarkannya bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak harga kenaikan BBM. 

Aturan tersebut tertuang dalam Permenkeu Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Beleid itu menetapkan bahwa pemda harus menyalurkan 2 persen dari DTU yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi.

"Kemarin di banggar (badan anggaran) juga sudah dibahas dan kami kan terlibat juga di banggar. Jadi pemkot sesuai dengan instruksi dari menteri untuk pemda mengalokasikan APBD perubahan untuk Bansos bagi masyarakat terdampak kenaikan harga bbm, kami setuju," terangnya. 

Menurut pihaknya, bantalan sosial tidak akan menyelesaikan masalah bagi yang terdampak. Namun ia juga mengapresiasi hal tersebut sebagai bentuk keinginan baik dari pemerintah.

"Iya betul tapi bansos BBM ini kan tidak menyelesaikan masalah. ini goodwill (pemerintah) saja. Karena bansos BBM itu tidak akan bisa tidak sebanding dengan kenaikan-kenaikan harga yang disebabkan naiknya BBM," terangnya.

Respon Pihak Pemkot Kota Solo

Pihak Pemkot Solo mengatakan bahwa akan menerima keluhan masyarakat dengan lapang dada. Pemkot siap untuk menampung aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat melalui demo.

"Intinya apapun keluhan warga apapun itu kita terima, kita tampung semua," kata Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka usai sidang paripurna. 

Gibran mengatakan bahwa apabila pihaknya sudah diajak untuk melakukan aksi. Namun, ia menyerahkan aksi tersebut untuk sepenuhnya di handle oleh fraksi PKS.

"Hari ini yang mengomandoi teman-teman PKS, ya biar dikomandoi temen temen PKS dulu," katanya. 

Namun, Gibran mengaku pihaknya terbuka apabila pihak PKS meminta audiensi. Ia juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut dengan salah satu pihak dari fraksi PKS.

"Pak Sugeng juga sudah saya jawil. Apabila butuh ngobrol dengan saya ayo ketemu lo, Minggu depan katanya (Sugeng), siyap kata saya," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika