Diplomat Austria Jadi Calon Komisioner HAM PBB
Komisioner HAM PBB menghadapi kritik China atas laporan pelanggaran HAM pada Uighur
REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengajukan diplomat Austria Volker Tuer sebagai Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Lembaga itu tengah dikritik dari China atas tuduhan pelanggaran HAM yang Beijing lakukan pada masyarakat minoritas Uighur.
Proposal yang menyebar di negara anggota Dewan HAM pada Rabu (7/9/2022) malam itu perlu disetujui Majelis Umum. Guterres mendorong Tuerk yang saat ini menjabat wakil sekretaris jenderal bidang kebijakan.
Diplomat itu bekerja selama bertahun-tahun di Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Ia akan menggantikan Michelle Bachelet dari Chile sebagai Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang bermarkas di Jenewa.
Masa jabatan Bachelet berakhir pada Agustus dengan laporan yang sudah dinanti tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, sebelah barat China. Laporan itu menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap masyarakat Uighur dan etnis minoritas muslim lainnya.
Pelanggaran tersebut mungkin mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan. China mengkritik laporan tersebut dengan menuduh Komisioner HAM PBB mengada-ngada dan membiarkan dirinya digunakan negara-negara Barat.