AS Kecewa Dewan HAM Tolak Mosi Debat Pelanggaran di Xinjiang

Qatar, Indonesia, dan Pakistan menolak mosi debat pelanggaran di Xinjiang

AP Photo/Ng Han Guan
Warga berbaris di dalam Pusat Layanan Pelatihan Pendidikan Keterampilan Kejuruan Kota Artux yang sebelumnya telah terungkap oleh dokumen yang bocor menjadi kamp indoktrinasi paksa di Taman Industri Kunshan di Artux di wilayah Xinjiang China barat, 3 Desember 2018. China telah menanggapi dengan marah ke laporan PBB tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat laut Xinjiang yang menargetkan Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya.
Rep: Lintar Satria Red: Nur Aini

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michèle Taylor mengatakan ia kecewa pada keputusan tidak menggelar debat tentang tuduhan pelanggaran HAM China pada masyarakat Uighur di Xinjiang. Tapi ia berjanji akan terus menjadi keadilan dan pertanggung jawaban.

Baca Juga


"Seharusnya tidak boleh ada negara yang kebal dari pembahasan di Dewan," kata Taylor, Kamis (6/10/2022).

Dewan HAM menolak menggelar debat tentang pelanggaran HAM China di Xinjiang. Setelah laporan PBB menemukan kemungkinan pelanggaran terhadap kemanusiaan di sana.

Mosi untuk menggelar debat yang dipimpin Barat kalah dengan perbadingan suara 19 menolak, 17 mendukung, dan 11 abstain. Itu keduanya kalinya Dewan HAM menolak mosi sepanjang 16 tahun sejarahnya. Pengamat menilai hal ini kemunduran bagi upaya meminta pertanggung jawaban dan otoritas moral Barat.

AS, Kanada, dan Inggris negara-negara yang mendukung mosi tersebut. Terdapat tepuk tangan meriah yang jarang terjadi saat hasil pemungutan suara diumumkan.

"Ini bencana, ini benar-benar mengecewakan," kata presiden Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa yang ibunya meninggal di fasilitas penahanan di Xinjiang sementara dua saudaranya masih hilang.  

"Kami tidak akan menyerah tapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara muslim," katanya.

Qatar, Indonesia, dan Pakistan menolak mosi tersebut. Sebelum pemungutan suara Duta Besar China memperingatkan mosi itu akan menciptakan "jalan pintas berbahaya" untuk memeriksa catatan hak asasi manusia negara lain.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler