BKSAP DPR: Indonesia Komitmen Atasi Perubahan Iklim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia menjelaskan sebagai bukti tersebut, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

"Kami menyerahkan strategi jangka panjang untuk 'Low-Carbon and Climate Resilience 2050' (LTS-LCCR 2050) kepada sekretariat The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Juli 2022," kata Putu dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (15/10).

Hal tersebut disampaikan Putu pada Standing Committee on Sustainable Developments dalam rangkaian sidang Inter Paliamentary Union (IPU) ke-145 di Kigali, Rwanda.

Putu menjelaskan pada September 2022, Indonesia telah menyampaikan "Enhanced NDC" yaitu dokumen yang menyatakan peningkatan target penurunan emisi negara dari 29 persen menjadi 31,89 persen melalui sumber daya dan kemampuan negara sendiri dari 41 persen menjadi 43,20 persen.

Menurut dia, Indonesia adalah negara super power dalam menanggulangi perubahan iklim, sehingga mendorong agar dunia menyiapkan "Climate Fund" sebesar 100 miliar dolar AS untuk menanggulangi perubahan iklim

Dia juga menyampaikan target pengurangan emisi di sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan (FOLU) yang diperkirakan mencapai hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Secara umum, Indonesia berkomitmen dan menaruh perhatian khusus pada program untuk mengatasi punahnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penurunan kualitas air laut, deforestasi, polusi, limbah, dan kerawanan pangan serta ketahanan dan aksesibilitas terhadap air bersih," ujarnya lagi.

Politisi asal Bali itu menjelaskan Indonesia mulai menerapkan kebijakan energi hijau, seperti percepatan penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan bahan bakar B40 yang mengandung 40 persen biofuel berbahan kelapa sawit serta 60 persen solar.

Putu mengakui Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia dan penyumbang emisi berbasis hutan terbesar, namun memiliki bentangan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia.

Karena itu, dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peranan penting untuk menjadi negara yang super power dalam menanggulangi perubahan iklim.

"Indonesia mampu mengurangi emisi dan deforestasi secara signifikan. Namun masih membutuhkan dukungan dan kontribusi dunia internasional serta sektor kehutanan telah berkontribusi 60 persen dalam mencapai target net-zero emisi," katanya pula.

Dalam forum tersebut, Putu menyampaikan bahwa Indonesia mendorong regulasi kehutanan global yang tetap dan tidak mengikat untuk menjaga fleksibilitas pemerintah dalam pengelolaan hutan lestari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika