Masih Dikaji, Tarif Biskita Trans Pakuan Bogor tak Diterapkan Tahun Ini
Tarif Biskita Trans Pakuan masih dikaji Pemkot Bogor bersama BPTJ
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, bersama Kementerian Perhubungan terus mematangkan rencana pemberlakuan tarif Biskita Trans Pakuan kepada para penumpang setelah satu tahun mengaspal di Kota Bogor ini.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Ahad (14/11/2022), mengatakan upaya pemberlakuan tarif Biskita Trans Pakuan masih dalam kajian setelah disetujui oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Itu hasil komunikasi saya dengan pak menteri (Menhub Budi Karya) setuju pemberlakuan tarif, tetapi masih kita kaji yang matang lah dengan BPTJ," kata Bima.
Bima memastikan, wacana pemberlakuan tarif tidak bisa dilaksanakan pada 2022 ini karena proses kajian masih berlangsung. Biskita Trans Pakuan merupakan bus ukuran sedang yang menjadi transportasi umum baru jenis mobil di Kota Bogor dengan rencana transaksi pembayaran non tunai pertama. Fasilitas yang nyaman dengan empat rute yang telah beroperasi, menurut Badan Pengelola Transortasi Jabodetabek (BPTJ) telah mencapai muat penumpang 90 persen lebih per hari secara gratis.
Kehadiran Biskita Trans Pakuan telah berlangsung selama satu tahun ini, dimulai sejak 2 November 2021 hingga sekarang. Bus tersebut merupakan kendaraan umum kota yang mendapatkan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ dengan skema buy the service (BTS). Saat ini, bus masih dapat diakses masyarakat secara gratis hingga ada penetapan tarif.
Kepala Dinas Perhubungan Eko Prabowo menerangkan langkah penerapan tarif Biskita Trans Pakuan akan dimulai agar membuat proses pengelolaan angkutan umum tersebut mulai berjalan. Ia mengatakan, dengan faktor muat penumpang yang tertinggi di Indonesia untuk kota yang mendapatkan subsidi BTS dari Kemenhub, pengajuan Pemerintah Kota Bogor soal Biskita Trans Pakuan semoga dapat dikabullkan pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Sebetulnya ada pertanyaan DPR bagaimana program BTS ini berjalan, karena di daerah-daerah ada yang kurang faktor muat penumpangnya, sedangkan Kota Bogor yang tertinggi. Maka kita harap, rencana program bisa terlaksana dengan baik. Kisaran tarifnya belum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika