DIY Fokus Tingkatkan Perekonomian dan Turunkan Kemiskinan Ekstrem pada 2023
Ada beberapa upaya yang akan dilakukan di 2023 nanti.
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY fokus untuk meningkatkan perekonomian di 2023. Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY, Beny Suharsono mengatakan, hal ini dilakukan dengan berbagai upaya yang tujuannya juga untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.
Pasalnya, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi DIY. Hal itu disampaikan Beny usai Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada satuan kerja (satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kompleks Kepatihan, Senin (5/12).
Alokasi belanja kementerian/lembaga tahun 2023 di DIY sebesar Rp 11.88 triliun, yang tertuang dalam 327 DIPA. Selain itu, juga diserahkan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ke masing-masing bupati dan wali kota se-DIY.
Alokasi TKD 2023 sendiri berjumlah Rp 10,15 triliun, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, insentif fiskal, dana keistimewaan, dan dana desa. Dengan begitu, total DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 yang diserahkan mencapai Rp 22,03 triliun.
"Pemanfaatan dana yang sudah disampaikan melalui penyerahan DIPA, salah satunya adalah fokus untuk peningkatan perekonomian di DIY. Salah satunya melalui penguatan bantuan sosial, bantuan langsung tunai yang nanti akan menyasar ke penurunan kemiskinan ekstrem," kata Beny.
Beny menuturkan, dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan ekstrem ini, ada beberapa upaya yang akan dilakukan di 2023 nanti. Mulai dari perluasan peningkatan lapangan kerja, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
"Untuk bantuan sosial, bentuknya macam-macam. Baik melalui PKH maupun subsidi upah dan sebagainya," jelasnya.
Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, nantinya akan dilakukan dengan berbagai kegiatan. Terutama terkait dengan pemberdayaan UMKM di DIY.
"Nanti berbagai macam program kegiatan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui pemberdayaan UMKM yang levelnya kita UMKM naik kelas," tambah Beny.
Beny menyebut, dari anggaran yang sudah diserahkan tersebut, juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, termasuk di DIY.
"(Alokasi) Paling besar di DIY masih di kesehatan. Karena masih mengiringi penurunan (dampak dari) pandemi (Covid-19) dan bantuan langsung tunai juga fokus di penanggulangan kesehatan," ujar Beny.
Sementara itu, Sultan mengatakan, penyaluran TKD terus diarahkan pada basis kinerja. Seperti dana alokasi khusus fisik dan dana desa yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sampai dengan level terendah yakni desa/kalurahan.
"Alokasi anggaran, baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diharapkan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah. Seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan," kata Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika