Arab Saudi Minta Afghanistan Batalkan Larangan Perempuan Kuliah

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi meminta pemerintah sementara Afghanistan membatalkan keputusan yang melarang perempuan meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan Kerajaan Arab Saudi terkejut dan menyesalkan atas keputusan Afghanistan menolak menolak hak anak perempuan Afghanistan untuk pendidikan universitas.

Kerajaan Arab Saudi mengatakan keputusan Afghanistan itu mengejutkan di semua negara Islam. “Melarang perempuan dari pendidikan tinggi bertentangan dengan memberikan hak hukum penuh kepada perempuan Afghanistan, yang terutama adalah hak atas pendidikan yang berkontribusi untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran bagi Afghanistan dan rakyatnya,” bunyi pernyataan Kemenlu Arab Saudi, seperti dilansir Saudi Gazette, Kamis (22/12/2022).

Pada Selasa (20/12/2022), Kementerian Pendidikan Tinggi yang dikelola Taliban Afghanistan menangguhkan akses siswa perempuan ke universitas sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini semakin membatasi akses perempuan ke pendidikan formal, karena mereka telah dikeluarkan dari sebagian besar sekolah menengah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Hissein Brahim Taha menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keputusan yang membingungkan untuk menutup universitas bagi anak perempuan untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah pemerintah Afghanistan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi semakin mencemaskan OKI, karena Sekretaris Jenderal dan Utusan Khususnya untuk Afghanistan telah berulang kali dan terus-menerus memperingatkan otoritas de facto agar tidak mengambil keputusan seperti itu.

Pesan peringatan terbaru seperti itu disampaikan oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Afghanistan selama kunjungannya ke Kabul pada pertengahan November 2022. Taha menilai menangguhkan akses siswa perempuan ke universitas Afghanistan, akan sangat merusak kredibilitas universitas.

OKI meskipun masih berkomitmen pada kebijakan keterlibatannya dengan pemerintahan de facto tidak bisa tidak mengecam keputusan tersebut, meminta otoritas Kabul untuk membatalkannya demi menjaga konsistensi antara janji mereka dan keputusan aktual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika