MUI Jawa Tengah Mengajak Masyarakat Jaga Toleransi Jelang Natal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah mengajak masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan persaudaraan menjelang perayaan Natal 2022 bagi umat Nasrani.

Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji. dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Sabtu (24/12/2022) mengatakan toleransi tersebut sesuai dengan ajaran Islam, yakni ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathoniyah (persaudaraan satu bangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia).

"Semua pihak harus menjaga harmonisasi, toleransi, dan interaksi sosial yang kuat dalam momentum apapun," katanya.

Ajakan tersebut disampaikan MUI Jateng melalui tausiah yang dituangkannya pada Nomor: 03/DP P.XIII/T/XII/2022 Tentang Menghadapi Cuaca Ekstrem, Natal dan Tahun Baru 2023.

Selanjutnya tausiah MUI Jateng didasari oleh Fatwa MUI Nomor: 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, Surat Dewan Pimpinan MUI kepada Kapolri, Nomor : B-3676/DP-MUI/XII/2022 tertanggal 21 Jumadil Awal 1444 H/15 Desember 2022 M dalam rangka sinergi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Selain menjaga toleransi, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan dan tidak berhura-hura sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam perayaan Tahun Baru 2023.

"Aparat keamanan diharapkan pula melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap tempat-tempat hiburan ditengarai dapat mengarah ke perbuatan maksiat," katanya.

Sementara itu, terkait dengan cuaca ekstrem yang saat ini sedang melanda Jawa Tengah, masyarakat diimbau lebih meningkatkan antisipasi dan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

"Sebagai umat beragama, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak amal saleh, bersedekah, beristighfar serta menyelenggarakan istighotsah," katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diimbau senantiasa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, khususnya terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan bencana.

"Selain itu juga menyelesaikan secara tuntas dampak bencana, baik dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan maupun ekonomi," kata dia.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika