Menkes Minta DKI Jakarta Turunkan Stunting Dua Kali Lipat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Rabu (1/2/2023). Dalam kunjungannya, Menkes Budi mengajak Heru untuk membahas percepatan penurunan angka stunting di ibu kota dari 14,8 persen ke lima persen.
 
“(Angka nasional stunting) Pak Presiden pengennya 14 persen di 2024. Jadi (DKI) sudah dekat sekali ke target nasional,” kata Menkes Budi Gunadi di Balai Kota, Rabu (1/2/2023).

Menurutnya, target itu bisa diupayakan bersama, terlebih saat DKI merupakan provinsi terbaik kedua di Indonesia untuk angka stunting. Dia menambahkan, alasan mengupayakan penurunan angka lima persen stunting di DKI karena mengacu pada negara-negara maju. Menurutnya, perlu ada satu provinsi di Indonesia untuk dijadikan contoh sebagaimana di negara maju.

“Ini belum janji Pak Gub, yuk kita kasih hadiah ke Bapak Presiden, ada provinsi (angka stunting) di bawah lima persen,” ucapnya.

Menurut Budi Gunadi, pihaknya tidak akan mungkin bekerja sendiri dalam percontohan tersebut. Oleh sebab itu, dirinya meminta bantuan pada gubernur pilihan Presiden Jokowi itu untuk mengupayakan target yang ada.

“Nah, kita sudah duduk dengan Pak Gubernur, gimana kita mengeksusi spesifik ke ibu-ibu jangan sampai saat hamil kurang gizi,” jelas dia.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjanjikan, untuk memerintahkan jajarannya dalam memadukan data nama dengan alamat untuk disalurkan ke Kemenkes dan BKKBN. Tak sampai di sana, pihaknya juga menyebut akan segera turun ke lapangan untuk mengawasi langsung penurunan stunting.

Dia mencontohkan, dalam kunjungan kemarin ke Cilincing, Jakarta Utara, ada 777 kasus stunting, dan yang sudah berhasil diturunkan sebanyak 17 persen. “Dan apalagi besok, mulai hari ini kepala dinas (kesehatan) akan menjalankan perintah Pak Menteri karena dengan program yang sudah dilakukan, kami tinggal mempercepat,” kata Heru.

Beberapa waktu lalu, Heru Budi Hartono, juga berjanji untuk menangani kasus stunting dan permasalahan lain yang diakibatkan oleh gizi buruk di DKI Jakarta. “Saya akan teliti kenapa dia bisa stunting. Saya akan cek ke Dinas Sosial dan lainnya, penyebabnya apa,” katanya.

Dia menyebut, antisipasi dan penanganan sejauh ini di DKI sudah terlaksana. Di antaranya Kartu Jakarta Sehat (KJS), subsidi pangan hingga Kartu Anak Jakarta (KAJ). “DKI itu sudah banyak berikan bantuan, kurang lebih 14 jaring pengaman sosial termasuk transportasi dan lainnya,” tutur dia.

Sebelumnya, Kabar gizi buruk dan stunting di Jakarta disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo. Menurut dia, ada 19 anak di DKI yang menderita gizi buruk di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 
Data BKKBN sejauh ini, menyebut ada sekitar 790 ribu balita di DKI. Kendati demikian, ada sekitar 14 persen prevalensi stunting di metropolitan ini. “Berarti masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di Jakarta,” tutur Hasto dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Diketahui, prevalensi stunting Jakarta di cakupan nasional, berada di posisi kedua terendah setelah Bali. Hasto menuturkan, kondisi gizi buruk pada anak tersebut sebetulnya bisa diatasi. BKKBN sendiri, kata Hasto, memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), di mana para donatur bisa memberikan bantuan untuk melakukan intervensi gizi kepada anak berisiko stunting.

"Di Jakarta banyak pengusaha, banyak orang kaya. Harapan saya program Bapak Asuh Anak Stunting sukses di DKI dan akan cepat menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," terang dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika