Desakan kepada Pemerintah Soal Kepala BRIN, Komisi VII: Mundur...
Rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan BRIN menghasilkan dua rekomendasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan Komisi VII yang meminta Laksana Tri Handoko mundur dari posisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Permintaan tersebut merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan BRIN.
"Kita lihat memang ada dinamika di Komisi VII, namun yang disampaikan di Komisi VII itu hanya penyampaian kepada pemerintah berupa desakan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/2).
DPR, kata Dasco, memiliki mekanisme dalam proses pengusulan kepada pemerintah. Termasuk rekomendasi Komisi VII yang nantinya juga akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi apa yang disampaikan di Komisi VII menurut saya satu dinamika yang memang harus disikapi dengan evaluasi-evaluasi yang ada di BRIN," ujar Dasco.
RDP antara Komisi VII dan BRIN menghasilkan dua rekomendasi. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit khusus kepada penggunaan anggaran di BRIN tahun 2022. Kedua, Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mencopot Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI, mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/1/2023). Rapat tersebut diwarnai kritikan dan cercaan bertubi-tubi anggota Komisi VII DPR yang diarahkan kepada Laksana.
Anggota Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman menyampaikan, pihaknya membawa aspirasi dari daerah pemilihan (dapil). Dia menemukan, fakta anggaran BRIN pada 2022 untuk berbagai program masyarakat mencapai Rp 800 miliar per tahun. Namun, berdasarkan evaluasi yang terealisasi hanya Rp 100 miliar. "Silakan dicek, pertanyaan sederhana bagi saya, ke mana Rp 700 miliar?"
Politikus Golkar itu geram karena berdasarkan laporan sebuah majalah, seolah Rp 700 miliar digunakan untuk Komisi VII DPR. "Itu fitnah, seakan-akan ada penggiringan opini, kami institusi DPR ini melakukan pembacakan anggaran riset negara," ujar Maman dalam tayangan yang disiarkan secara daring tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika