Tahap Awal, Pemerintah Prioritaskan ASN Lajang Dikirim ke IKN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan, sebanyak 16.990 ASN dan personel Hankam (pertahanan dan keamanan) akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal. Di tahap awal ini, pemerintah akan memprioritaskan sebanyak 50 persen ASN lajang atau belum berkeluarga yang akan terlebih dahulu dipindahkan ke IKN.

Nantinya, di sana mereka akan mendapatkan fasilitas hunian yang bisa digunakan secara bersama. Hunian yang disediakan untuk ASN tersebut berukuran 98 meter persegi dan bisa ditinggali oleh lebih dari satu orang.

“Kemungkinan kan yang datang kan misalnya kalau keluarga itu mikir sekolah anaknya mindahin sekolah kan semester berikutnya atau apa. Kita perhitungkan 50 persen yang single dulu yang pindah dan itu akan sharing. Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil, itu tiga kamar itu bisa sharing,” jelas Dhony usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Dhony menjelaskan, fasilitas hunian yang diberikan tersebut merupakan rumah dinas jabatan. Sehingga jika nantinya mereka pensiun, bisa digunakan oleh ASN dan personel Hankam yang baru.

“Rumah dinas jabatan bukan gratis. Nah kenapa rumah dinas jabatan memang sudah diatur di dalam Perpres di sekitar istana dan kantor-kantor itu rumah dinas jabatan. Kenapa karena setelah pensiun atau tugas lain itu bisa diisi oleh ASN Hankam baru. Jadi yang baru-baru ini tidak tersingkir jauh dan sekitar istana,” jelas Dhony.

Lebih lanjut, Dhony mengatakan, pemerintah juga akan memberikan pengenalan kepada para calon penghuni Ibu Kota Negara baru terkait perkembangan rumah yang tengah dibangun di IKN.

“Nanti mungkin ya weekdays para calon penghuni yang ASN Hankam yang mau pindah ada tahap satu, kita akan pindah sekitar 16.990 kita harus mulai ajak bergelombang-gelombang melihat bagaimana perkembangan rencana rumah barunya para ASN Hankam itu, sekaligus kita mengubah pola pikir, edukasi tahap awal,” jelas Dhony.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program lainnya untuk memberikan edukasi kepada para calon penghuni di IKN. “Nanti akan diikuti dengan berbagai program lainnya. Harus itu pengenalan harus ada,” tambah Dhony.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengeklaim, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang ingin pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). Ia mengaku, pihaknya banyak dihubungi ASN yang ingin bisa pindah di IKN.

"Sekarang mulai banyak yang telepon ke kami, pengen pindah ke ibu kota (IKN)," kata Azwar, Senin (20/2/2023).

N 

Ikuti Whatsapp Channel Republika