Panggil Menteri, Jokowi Minta Masalah Pupuk Diatasi
Jokowi minta stok pupuk tercukupi untuk menjamin produktivitas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah jajarannya untuk membahas masalah pupuk di Tanah Air guna menjaga ketahanan pangan. Ia meminta agar pasokan pupuk tercukupi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjamin produktivitas pertanian tidak menurun.
"Hari ini bapak Presiden menggelar rapat internal yang secara khusus berkait dengan pupuk kita dan memang pupuk menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam menjaga ketahanan pangan kita," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain Mentan, jajaran lainnya yang hadir yakni Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman. Jokowi pun mewanti-wanti terkait ketersediaan pupuk nasional ini.
"Oleh karena itu, bapak Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk," ujar dia.
Syahrul mengatakan, dari 69 jenis komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kini dipangkas menjadi hanya sembilan jenis saja. Sembilan jenis itu terkait pangan strategis, pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor.
"Kemarin ada 69 jenis komoditas yang diberikan pupuk subsidi kemudian ada 6 jenis pupuknya. Oleh karena itu, untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu tidak 69, hanya 9 jenis saja," jelasnya.
Pemangkasan jumlah komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi tersebut karena terbatasnya anggaran.
"Karena memang kebutuhan pupuk kita tentu sangat besar kalau dalam rencana RDKK itu di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mampu mencapai 8 juta sampai 9 juta ton," kata Syahrul.
Syahrul mengatakan, masalah kelangkaan pupuk ini terjadi karena harga pupuk dunia mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Selain itu, Mentan juga akan menyiapkan sistem aplikasi untuk melacak penggunaan pupuk di lapangan.
"Kita tentu akan bekerja di sekitar 9 juta ton yang ada untuk melakukan validasi ke lapangan, bahkan terakhir sistem aplikasi dan platform bapak Presiden merintahkan kami 3 bulan ini harus selesai sehingga semua bisa ditracing di mana orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai, pupuknya kayak apa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika