Pamer Kebijakan Ayahnya, AHY: Pada Masa SBY, 1,1 Juta Honorer Diangkat Jadi PNS

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat menyinggung honorer di zaman pemerintahan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menegaskan tidak bermaksud membanding-bandingkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh AHY ketika momen tanya jawab saat safari ramadhan bersama milenial di Solo. Ia menjawab hal tersebut usai ditanyai soal rendahnya gaji serta kesejahteraan honorer dari salah seorang milenial yang hadir. 

"Dulu, saya nggak mau membanding-bandingkan. Tetapi di masa kepresidenan SBY berhasil mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS. Sebetulnya sisanya ga banyak lagi, kurang 400-500 ribu lagi," kata AHY, Rabu (5/4/2023). 

AHY mengartikan bahwa dari segi kesejahteraan pekerja berarti tidak ada kenaikan. Ia juga mengungkapkan banyak pertanyaan serupa ketika safari ke berbagai daerah. 

"Tapi delapan tahun ini tidak ada pengangkatan seperti itu. Artinya tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi pekerja honorer termasuk guru honorer begitu ya. Jadi di sana-sini setiap saya berkunjung mau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Indonesia bagian timur selalu ada yang bertanya dari guru honorer. Selalu ada yang bertanya dari tenaga pendidik yang juga kesulitan," katanya. 

"Saya tanya Ibu guru honorer betul. Berapa gajinya berapa penghasilannya? Mereka menjawab Rp 200.000 per bulan, Itu pun kadang kala nggak otomatis turun, nggak setiap bulan bisa nunda sampai 2-3 minggu kemudian," tambahnya. 

AHY menyayangkan hal tersebut. Pasalnya ia mengungkap tuntutan untuk guru honorer tinggi namun dari segi kesejahteraan kurang.

"Padahal pagi, siang, sore, bekerja di sekolah tuntutannya tinggi agar anak-anak didiknya juga jadi orang yang pintar orang yang cerdas sekolahnya bener tapi guru-gurunya diperlakukan seperti itu," katanya. 

Disinggung soal solusi, pihaknya mengatakan bahwa diperlukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk kesejahteraan honorer.

"Jadi kalau ditanya solusinya bagaimana, saya akan mengatakan kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil termasuk kepada kesejahteraan honorer tadi pada kesejahteraan guru guru honorer tadi ya diangkat statusnya, diberdayakan pada akhirnya mereka punya kehidupan yang layak. Kalau punya kehidupan yang layak mereka bersemangat menjadi guru yang benar yang bertanggung jawab serta optimal dalm mengajarkan anak didiknya," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika