Guterres Desak Taliban Cabut Aturan Larang Perempuan Bekerja di PBB
Melarang perempuan bekerja adalah pelanggaran HAM yang paling mendasar
REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk larangan otoritas Taliban di Afghanistan terhadap perempuan yang bekerja untuk PBB. Dia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia paling dasar yang tidak dapat ditoleransi dan harus segera dicabut.
"Melarang perempuan Afghanistan untuk bekerja dengan PBB di Afghanistan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar. Saya menyerukan kepada Taliban untuk segera mencabut keputusan ini," tulis Guterres di Twitter pada Rabu (5/2023).
PBB telah mengatakan kepada sekitar 3.300 staf Afghanistan dengan sekitar 400 di antaranya perempuan untuk tidak melapor ke kantor sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk alasan keamanan. Sekitar 600 staf internasional di negara tersebut tidak terpengaruh oleh larangan tersebut. Atas aturan itu, menurut para diplomat, Dewan Keamanan PBB pun akan membahas situasi tersebut secara tertutup pada Jumat.
Juru bicara pemerintahan Taliban tidak menanggapi permintaan komentar atas kasus tersebut. Namun pemerintahan yang merebut kekuasaan ketika pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) mundur ini mengklaim pihaknya menghormati hak-hak perempuan sejalan dengan interpretasinya sendiri terhadap hukum Islam.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa belum jelas apakah lembaga itu akan terkena dampak larangan yang sama." Khawatir tentang konsekuensi bencana bagi rakyat Afghanistan dari penerapan penuhnya," ujar lembaga kemanusiaan itu.
Para pejabat tinggi PBB di Kabul bertemu dengan Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi pada Rabu. Kegiatan itu dilakukan setelah pihak berwenang Taliban memberi isyarat sehari sebelumnya bahwa mereka akan memberlakukan larangan terhadap wanita Afghanistan yang bekerja untuk badan dunia tersebut.
Wakil utusan PBB di Afghanistan Ramiz Alakbarov yang juga koordinator bantuan kemanusiaan mengatakan, Muttaqi memberi tahu mereka bahwa larangan tersebut merupakan perluasan dari perintah yang dikeluarkan pada Desember. Ketika itu Taliban membuat aturan agar menghentikan perempuan Afghanistan bekerja untuk kelompok bantuan.
"Bahkan jika itu akan menyelamatkan nyawa satu anak, bahkan jika kita akan membangun satu rumah, bahkan jika itu akan mengubah hidup satu orang, itu sangat berharga," ujar Alakbarov ketika ditanya apakah layak PBB tetap bekerja di bawah pembatasan ini
"Rakyat Afghanistan tidak bisa ditinggalkan," kata Alakbarov kepada wartawan di New York melalui video pada Rabu.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengatakan kepada wartawan pada Rabu, bahwa staf PBB perempuan Afghanistan akan terus dibayar dan tidak akan digantikan oleh laki-laki. Dia sebelumnya melakukan perjalanan ke Afghanistan pada Januari untuk bertemu dengan otoritas Taliban.
"Secara pribadi, saya sangat marah. Saya sangat terganggu oleh fakta bahwa di bulan Ramadhan ... apa yang kami dapatkan dari Taliban adalah serangan terhadap ajaran dan kepercayaan Islam," kata Mohammed.
Pekerja bantuan mengatakan, larangan yang diumumkan pada Desember terhadap karyawan perempuan telah mempersulit untuk menjangkau perempuan yang membutuhkan dan dapat menyebabkan donor menahan pendanaan. Mohammed mengimbau para donor untuk tidak mundur.
PBB telah mengajukan permohonan bantuan negara terbesar yang pernah ada. Lembaga ini meminta 4,6 miliar dolar pada 2023 untuk memberikan bantuan di Afghanistan. Sejauh ini hanya lima persen yang didanai dan PBB mengatakan, hampir tiga perempat dari 40 juta penduduk negara itu membutuhkan bantuan.
"Saya akan memohon kepada mereka bahwa ini tentang menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian," kata Mohammed.
Ikuti Whatsapp Channel Republika