PPP: Pertemuan Jokowi dan Ketum Parpol tak Bahas Reshuffle
Mardiono mengeklaim pertemuan membahas stabilitas politik jelang pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku pertemuan enam ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membahas isu perombakan atau reshuffle kabinet. Pertemuan enam ketum parpol digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.
Dalam pertemuan ini, hanya Nasdem, parpol pendukung pemerintah yang tidak hadir. "Oh, enggak ada sama sekali. Ndak singgung soal kabinet," kata Mardiono setelah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.
Ia menjelaskan pertemuan para ketum parpol dengan Presiden hanya membahas bagaimana seluruh pihak terutama parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional. Penekanan mengenai stabilitas politik karena saat ini Indonesia akan memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Supaya rakyat nanti bisa menikmati bahwa pesta demokrasi itu betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat," ujar dia.
Dengan menjaga stabilitas politik nasional, menurut Mardiono, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi. Selanjutnya, pemimpin yang terpilih dari Pemilu 2024 dapat membawa Indonesia menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan, termasuk tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi.
"Bonus demografi kita punya kesempatan 13 tahun ke depan. Ini kita enggak boleh terlewatkan. Kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu, maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu," kata dia.
Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol pendukung dilakukan secara tertutup sejak pukul 19.00 WIB hingga 21.30 WIB. Seluruh ketua umum parpol pendukung hadir, kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2024 setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. PPP kemudian menyusul memutuskan mengusung Ganjar.
Ganjar merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi dari berbagai survei. Selain Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.
Figur lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, yang partainya telah menjalin koalisi bernama Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Sementara, Golkar, PAN dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.