Konsolidasi BSI dan BTN Syariah, Wapres: Tunggu Saja

Kiai Ma'ruf menyebut konsolidasi kedua bank ini sedang dalam proses.

Dok.BPMI/Setwapres
Wakil Presiden Maruf Amin. KH Ma'ruf Amin tidak membantah adanya rencana integrasi antara PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN) atau BTN Syariah.
Rep: Fauziah Mursid Red: Ahmad Fikri Noor

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tidak membantah adanya rencana integrasi antara PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN) atau BTN Syariah. Meski demikian, Kiai Ma'ruf menyebut konsolidasi kedua bank ini sedang dalam proses. 

"Saya kira itu (integrasi BSI dengan BTN Syariah) sedang dalam proses ya," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, Kamis (4/5/2023).

Ma'ruf juga belum memastikan kapan proses konsolidasi ini selesai. Sebab, saat ini rencana konsolidasi ini masih terus dibahas oleh pihak-pihak terkait.

Baca Juga


"Artinya, BTN masih tetap, tetapi memang ada pemikiran yang (BTN) syariah itu (agar) disatukan ke BSI. Akan tetapi, itu masih dalam pembicaraan. Saya kira kita tunggu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal kuat proses integrasi antara PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN) atau BTN Syariah. Erick menyebut integrasi BSI dan BTN Syariah akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat terkait sistem kredit kepemilikan rumah (KPR) ke depan.

"BSI dan BTN Syariah terus melakukan negosiasi dan insya Allah akhir tahun ini bisa final," ujar Erick saat ramah tamah dengan media di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Erick mengatakan, sudah bertemu dengan direktur utama BSI dan BTN Syariah. Keduanya, ucap Erick, siap bersinergi dalam memberikan opsi untuk masyarakat mendapatkan KPR dengan sistem syariah.

Erick berharap, sinergitas BSI dan BTN Syariah kian memperluas kesempatan generasi milenial mendapatkan rumah. Erick mengatakan, 81 juta generasi milenial saat ini belum memiliki rumah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler