BSI Ungkap Indonesia Berpotensi Memiliki Nilai Industri Halal Rp 1,9 Triliun
Besarnya potensi membuat Indonesia bisa jadi pusat produsen halal dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mengungkapkan Indonesia memiliki potensi nilai industri halal mencapai sekitar 135 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.958 triliun. Hal ini berdasarkan Indonesia Halal Market Report tahun 2021-2022.
"Dengan besarnya potensi tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bagi Indonesia untuk bermimpi menjadi pusat produsen halal di dunia," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Indonesia menempati posisi keempat negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia jika berdasarkan Global Islamic Economy Indicator tahun 2022. Ia menyebutkan, merupakan suatu kehormatan bagi BSI untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di Tanah Air. Oleh karenanya, BSI terus konsisten untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mendukung pengembangan industri halal nasional.
Hingga Maret 2023, BSI telah menyalurkan pembiayaan ke sektor rantai nilai halal sekitar lebih dari Rp18 triliun, yang terdiri dari pembiayaan ke subsektor makanan dan minuman halal lebih dari Rp9 triliun, pembiayaan ke subsektor farmasi dan kosmetik halal sebesar hampir Rp7 triliun, serta pembiayaan ke subsektor mode dan fesyen sebesar hampir Rp3 triliun.
Nilai tersebut, ujar Hery, diupayakan untuk terus tumbuh. Tak hanya itu, BSI juga fokus mengembangkan bisnis sosial berbasis jamaah, di antaranya masjid, ziswaf, pesantren, sekolah Islam, serta layanan haji dan umrah. BSI saat ini telah menjadi rumah pengelolaan keuangan untuk lebih dari 46 ribu masjid, 7 ribu pesantren, 16 ribu sekolah Islam, serta lebih dari 1.400 lembaga ziswaf di seluruh Indonesia.
"BSI juga melayani lebih dari 4,7 juta nasabah tabungan haji yang saat ini memiliki tabungan dengan total sekitar Rp10,3 triliun," katanya.
Meski begitu, dirinya menyadari bahwa ikhtiar memajukan ekonomi syariah tidak dapat dikerjakan sendirian. Dengan begitu, berbagai dukungan, termasuk dari pemerintah daerah pun sangat dibutuhkan sebagai kunci untuk membumikan praktik ekonomi syariah di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah selalu memberikan dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah," ujar Hery.
Ikuti Whatsapp Channel Republika