OJK Ungkap Alasan Pinjol Ilegal di DIY Sulit Dibasmi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mengungkapkan, investasi ilegal dalam bentuk pinjaman online (pinjol) masih marak terjadi di wilayah DIY. Tercatat dari awal  2023 hingga April 2023, ada sebanyak 63 pengaduan terkait pinjol ilegal.

Ketua OJK DIY Parjiman mengungkapkan, data ini termasuk meningkat dibandingkan awal tahun 2022, yang hanya empat aduan hingga April 2022. Akan tetapi, jumlah sepanjang 2022 mencapai sebanyak 118 pengaduan.

"Dari 16 April 2022 sampai Desember 2022 sebanyak 118 aduan walk in (datang). Tahun ini dari Januari sampai April 2023 sebanyak 63 pengaduan," kata Parjiman kepada Republika, Jumat (9/6/2023).

Parjiman menjelaskan, pinjol ilegal merupakan yang paling sulit dibasmi. Meski telah dilaporkan ke OJK dan aparat kepolisian hingga platform mereka ditutup, namun pinjol ilegal terus bermunculan.

Menurutnya hal ini karena platform pinjol Ilegal, khususnya yang ditemukan di DIY, termasuk yang mudah dibuat, dan server-nya pun disimpan di luar negeri. Oleh karena itu sulit ditangani oleh pihak berwajib

"Yang jadi masalah dibikin lagi, bahkan banyak yang server dari luar negeri. Ini karena mudahnya membuat platform pinjol, dan Jogja terkenal jago bikin platform, canggih-canggih yang bikin platform," ungkap Parjiman.

Umumnya modus para pelaku yakni mendapatkan transferan dana, padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan pinjaman. Lalu yang paling banyak adalah penagihan yang dilakukan tapi tidak beretika.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diharapkan investasi ilegal dapat lebih efektif dibasmi. Karena nantinya Satgas Waspada Investasi (SWI) dapat melakukan penindakan hingga memberikan sanksi pidana.

"Dengan UU ini kita sudah berani menindak, walaupun belum koordinasi dengan kepolisian tapi kami boleh bertindak menyurati untuk menghentikan yang tanpa izin. Jadi ini menguatkan penegakan hukum agar ke depannya lebih banyak lagi semua yang tidak berizin dilarang operasi," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika