PKB Pingit Muhaimin, Percaya Komitmen Gerindra di KKIR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar rapat pleno terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada Senin (19/6/2023) pagi. Salah satu hasilnya adalah PKB memutuskan untuk "memingit" Abdul Muhaimin Iskandar yang tak diperbolehkan lagi membicarakan ihwal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kendati tak boleh membicarakan Pilpres 2024, PKB tetap percaya dengan komitmen Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Apalagi peresmiannya dilakukan sudah sejak lama, yakni pada Agustus 2022.

"PKB tetap konsisten dan percaya kepada Partai Gerindra akan terus menjaga dukungan dan komitmen kebersamaan ini sampai Pemilu 2024, tetap menjaga kebersamaan dengan saling menghargai. Ini yang menjadi keputusan rapat tadi," ujar Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Namun, PKB tetap mendorong Ketua Umumnya maju dalam kontestasi nasional mendatang. Baik sebagai calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres).

"Untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif, tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujar pria yang akrab disapa Gus Yusuf itu.

Tujuan pingitan tersebut adalah untuk mempersiapkan Muhaimin dalam Pilpres 2024. Ia yakin dengan komitmen Partai Gerindra yang sudah meneken kerja sama dengan PKB lewat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Iya (dipingit) itu karena kita nunggu waktu, ibaratnya tinggal ngurus kelengkapan-kelengkapan pernikahannya. Itu sudah diurus oleh tim dari DPP agar Gus Muhaimin lebih fokus persiapan," ujar Gus Yusuf.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi kesepakatan antara Muhaimin dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui, pertemuan tersebut membuka wacana dipasangkannya Prabowo Subianto dengan Airlangga.

Namun, Muzani menjelaskan bahwa hingga saat ini yang paling berpeluang menjadi cawapres dari Prabowo adalah Muhaimin. Sebab, PKB menjadi yang pertama menyatakan sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Kalau dari sisi ini saya, berkali-kali mengatakan PKB mendapatkan privilege lebih awal karena kedekatan awal itu juga penting. Keputusan politisi penting," ujar Muzani di depan kediaman almarhum mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Apalagi Partai Gerindra dan PKB sudah meneken pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada Agustus 2022. Salah satu poin kesepakatannya, terkait pasangan capres-cawapres berada di tangan Prabowo dan Muhaimin.

Terkait pendeklarasian capres-cawapres dari KKIR, ia belum mau mengungkap waktunya. Namun, ia menyinggung proses politik yang tak bisa berlama-lama lagi. Sebab diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran capres-cawapres pada pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Artinya, kurang dari enam bulan lagi. "Politik itu kan tidak bisa berlama-lama, karena ada waktu mendaftar dan harus memutuskan sama parpol yang mencalonkan presiden," ujar Muzani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika