Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Ajukan Anggaran Rp 9,68 Triliun untuk 2024

Anggaran salah satunya akan digunakan mendukung akses ke IKN Nusantara.

ANTARA FOTO/Arnas Padda
KA Andalan Celebes melintas di jalur kereta api Makassar-Maros di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Ahad (6/11/2022) (ilustrasi).
Red: Fuji Pratiwi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran 2024 sebesar Rp 9,68 triliun dengan salah satu prioritas kegiatan untuk dukungan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Baca Juga


"Pagu indikatif untuk 2024 sebesar Rp 9,68 triliun," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Menurut Risal, postur pagu indikatif untuk tahun depan itu antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp 141,5 miliar, kemudian belanja barang operasional sebesar Rp 105,8 miliar.

Lalu, untuk belanja barang nonoperasional sebesar Rp 2,77 triliun dengan mengakomodasi kegiatan pengoperasian dan perawatan operasional kereta api, pembayaran availibility payment untuk kereta Makassar–Parepare, dukungan terhadap IKN, keperintisan kereta api dan angkutan motor gratis pada masa angkutan Lebaran, pemenuhan readiness criteria, penguatan fungsi regulator, serta kegiatan operasional, pelayanan dan perawatan.

Kemudian untuk kegiatan prioritas DJKA pada tahun depan, antara lain, terdapat 11 pembangunan prasarana kereta api, 19 peningkatan kapasitas prasarana kereta, tujuh kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian, tiga kegiatan yang mendukung IKN, kegiatan perintis kereta api pada tujuh lintas layanan, dan penyiapan readiness criteria.

Adapun tiga kegiatan yang terkait dukungan IKN, yakni studi amdal jalur kereta api Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan menuju KIPP IKN, studi amdal jalur kereta perkotaan Balikpapan menuju KIPP IKN, dan SID untuk kereta antar kota Trans Kalimantan dan Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp38,08 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 10 April 2023.

Meski terjadi penurunan pagu indikatif, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis pagu anggaran bisa meningkat untuk menyelesaikan target proyek strategis nasional (PSN), proyek prorakyat dan dukungan bagi IKN yang jadi prioritas pada 2024.

 

sumber : ANTARA
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler