Sikapi Social Commerce Tiktok, Menkominfo akan Buat Kebijakan Bersama Kemendag
social commerce menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menanggapi keberadaan platform social commerce Tiktok yang belakangan menjadi perhatian karena rencana pembentukan Project S yang dikerjakan oleh Tiktok di Inggris. Budi mengatakan, pihaknya akan merumuskan kebijakan terkait hal itu bersama dengan kementerian/lembaga lain pada satuan tugas (satgas) yang akan dibentuk.
“E-commerce itu kan teknologinya, platformnya, mungkin dari kita. Tapi banyak policy dari kementerian atau lembaga lain kan, khususnya perdagangan. Karena soal kebijakan impor atau apapun (terkait perdagangan) itu kan Kementerian Perdagangan. Jadi nanti mungkin di satgas itu ya akan kita rumuskan bersama. Sinergi antar sektor lah,” ujar Budi dalam konferensi pers usai serah terima jabatan di Jakarta, Senin (17/6/2023).
Setelah dilantik, Budi sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membentuk satgas yang akan memperkuat segala jenis bentuk penguatan teknologi informasi Indonesia. Di mana, penguatan teknologi informasi itu mencakup kedaulatan data, e-commerce, internet of things (IoT), dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Budi, persoalan mengenai social commerce menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.
“Karena terus terang memang kemajuan ini memerlukan cara berpikir baru juga untuk mengatasinya. Kalau e-commerce kan soal izin impornya kan dari mana? Dari perdagangan kan. Jadi bukan hanya Kominfo yang ngurusin ini, tetapi juga ada kementerian/lembaga lain yang in-charge untuk hal-hal seperti ini,” kata dia.
Dia juga menyampaikan, berbeda dengan konten penyiaran televisi dan radio yang sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pengawas, konten-konten di sosial media memang belum ada yang mengawasi. Menurut dia, pada waktunya nanti Indonesia memerlukan pengawas untuk konten-konten di media sosial. Hal itu diperlukan untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat.
“Yang awasin sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk Tiktok. Kan sekarang konte-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Kan teknologi itu berkembang. Pada waktunya kita perlu pengawas sosmed untuk mengawasi konten-konten sosmed. Jadi kita harus terus berinovasi dan berkembang. Termasuk cara penanganan kita jadi lebih antisipatif,” jelas dia.
Setelah melakukan pelantikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya soal munculnya medsos yang sekaligus menjadi e-commercedan dikhawatirkan mematikan UMKM, seperti project S TiktokShop. Jokowi mengatakan akan menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik, Budi Arie, untuk menangani hal ini.
"Iya nanti itu tugasnya menteri yang baru. Nanti akan saya perintahkan apa-apa akan lebih detil. Nanti kalau sudah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki geram dengan model penjualan langsung produk Cina oleh TikTok. Teten mengatakan fenomena serupa sudah lebih dahulu terjadi di Inggris yang mana 67 persen algoritma TikTok mengubah dan memengaruhi pengguna untuk membeli produk Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika