Junta militer Niger Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Empat Negara
Niger putuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, Nigeria, Togo dan AS
REPUBLIKA.CO.ID, MAIDUGURI -- Junta militer Niger pada Jumat (4/8/2023) memutuskan hubungan diplomatik dengan empat negara, termasuk negara tetangganya Nigeria, yang pagi sebelumnya memutuskan ekspor listrik ke negara itu menyusul kegagalan delegasinya menemui pemimpin kudeta.
“Fungsi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Niger untuk Prancis, Nigeria, Togo dan Amerika Serikat dihentikan," kata juru bicara untuk pemimpin kudeta Niger, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, yang diumumkan melalui siaran televisi media lokal.
Duta besar Francisca Omayulim juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, tidak segera menanggapi permintaan Anadolu mengenai reaksi negara itu atas kebuntuan diplomatik yang terjadi setelah keputusan Niger.
Sehari sebelumnya pada Kamis (3/8/2023), pemimpin kudeta Niger menolak delegasi Nigeria yang dikirim Presiden Bola Ahmed Tinubu dan dipimpin mantan kepala militer Jenderal Abubakar Abdulsami masuk ke negara itu.
Presiden Nigeria, yang menjadi ketua Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), telah menyerukan tindakan militer melawan pemberontak Niger dan mengembalikan posisi Presiden Mohamed Bazoum.
Namun, seorang pengacara konstitusional Onyeama Oke mendesak pemerintah Nigeria untuk menarik duta besar dan staf lainnya di kedutaan di Niamey, ibukota Niger.
Tetapi, dia menganjurkan pemerintah Nigeria untuk membiarkan rakyat Niger mengatasi masalah internal mereka.
"Rakyat Nigeria tidak bisa menangis lebih dari rakyat Niger. Sementara kami bekerja untuk memastikan bahwa demokrasi tumbuh subur di negara-negara Afrika, kami harus mengakui hak warga negara untuk memilih apa yang mereka inginkan," kata dia kepada Anadolu.
Sebelumnya Nigeria menghentikan pasokan listriknya untuk Niger pada Jumat, membuat sejumlah wilayah di negara itu berada dalam kegelapan. Niger membeli 70 persen listriknya dari Perusahaan Listrik Nigeria.
Pada 26 Juli, sekelompok tentara yang menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara (CNSP) mengeluarkan pernyataan di televisi negara Niger sesaat setelah menahan Bazoum, mengatakan mereka mengambil langkah akibat "menurunya situasi keamanan dan buruknya pemerintahan.
Bazoum terpilih dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger setelah merdeka dari penjajahan Prancis pada 1960.
Ikuti Whatsapp Channel Republika