Demokrat tak Masalah Jika Anies Pilih Yenny, Khofifah, atau Susi
Demokrat meminta Anies segera umumkan cawapres sehingga koalisi cepat berkonsolidasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief meminta Anies Rasyid Baswedan segera mengumumkan nama yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Ia sendiri tak masalah jika yang dipilih Anies adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atau Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid.
"Tidak masalah, mau Mbak Yenny, Bu Khofifah, mau Ibu Susi silakan saja diumumkan, tapi sekarang. Biar cepat konsolidasi," ujar Andi kepada wartawan, Senin (7/8/2023).
Menurutnya, pengumuman cawapres yang terus diundur oleh Anies membuat konsolidasi pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan terhambat. Karenanya, ia mendesak agar nama tersebut segera dideklarasikan Anies.
Partai Demokrat sendiri ditegaskannya tetap dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres). Meskipun jika mantan gubernur DKI Jakarta itu tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Semakin cepat, semakin baik, semakin konsolidasinya cepat, semakin semua bisa bekerja. Apalagi yang ditunggu, apakah ada orang baru kan tidak mungkin juga ada orang baru lah," ujar Andi.
"Oh tidak, tidak sejauh itu lah (pindah koalisi jika Anies tak memilih AHY sebagai cawapres). Biar aja nanti rakyat yang akan menyaksikan mana yang lebih benar nanti kan, itu aja," sambungnya.
Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi sebelumnya pernah mengimbau Anies untuk memilih cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut bertujuan untuk menutupi kelemahan Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kini, ia pun menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa dan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid potensial menjadi pendamping Anies pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Apalagi kedua nama tersebut dikenal sebagai sosok yang pluralis.
"Anies-Khofifah atau Anies-Yenny, keduanya perempuan yang potensial dan berbasis Islam kultural, dan pluralis. Itu ideal untuk Indonesia," ujar Gus Choi lewat pesan singkat.
Ia sendiri mengamini bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai institusi tidak boleh berpolitik praktis. Di mana tugas dan fungsi utamanya adalah di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
"Kepada warga NU yang berpolitik diberi bekal sembilan pokok pedoman berpolitik bagi warga NU. Antara lain boleh menjadi aspiran partai politik apapun dan di manapun, berpolitik dilakukan dengan akhlak dan berorientasi untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Gus Choi.
"Semua masih terbuka, karena pendaftaran pasangan capres-cawapres masih lama," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika