Denmark Perpanjang Pengawasan Perbatasan Pascapembakaran Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, OSLO -- Pemerintah Denmark memutuskan akan memperpanjang pengawasan perbatasan yang lebih ketat. Langkah ini diambil menyusul protes yang melibatkan pembakaran Alquran dalam beberapa bulan terakhir, yang terjadi di negara itu dan negara tetangga, Swedia.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kehakiman mengatakan pihaknya merasa perlu untuk mempertahankan upaya intensif sementara di perbatasan internal Denmark. Informasi tersebut disampaikan dengan mengutip rekomendasi dari Dinas Keamanan dan Intelijen Denmark (PET).

Kebijakan ini telah diberlakukan sejak 3 Agustus lalu. Semula ini dijadwalkan berjalan satu minggu setelahnya, tetapi kebijakan baru menyebut pemeriksaan acak di perbatasan dengan Swedia dan Jerman akan tetap dilakukan hingga 17 Agustus.

Denmark, bersama dengan Swedia, telah meningkatkan keamanan menyusul serangan balik di beberapa negara Muslim, sebagai tanggapan atas penodaan Alquran secara publik di negara-negara Skandinavia.

"Pembakaran Alquran belakangan ini berdampak pada tingkat ancaman saat ini," kata Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard dalam pernyataan tersebut, dikutip di RTE, Jumat (11/8/2023).

Tidak hanya itu, ia juga menyebut negara sedang berada dalam situasi serius. Karenanya, dibutuhkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan Denmark untuk melawan ancaman yang dihadapi pemerintah tersebut.

Di kedua negara, pihak berwenang sedang mempertimbangkan cara untuk membatasi demonstrasi yang melibatkan pembakaran Alquran, sambil mencoba menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) menyebut rencananya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati.

Dalam beberapa waktu terakhir, serangkaian aksi pembakaran Alquran terjadi di negara-negara utara blok itu. Kecaman dan protes pun bermunculan dari berbagai belahan dunia.

Dalam sebuah kegiatan jumpa pers, Juru Bicara Urusan Luar Negeri UE Peter Stano menegaskan, Komisi Uni Eropa akan melakukan kontak rutin dengan OKI.

Dia menjelaskan, pejabat dari komisi dan perwakilan OKI di Brussels telah mengadakan pembicaraan rutin “untuk memahami langkah selanjutnya, setelah beberapa insiden pembakaran atau penodaan Alquran terjadi di Denmark dan Swedia.

"Tindakan ini bukan kebijakan UE, tetapi tindakan tidak bertanggung jawab dari individu yang tidak bertanggung jawab, yang tertarik untuk menyebarkan perselisihan dan masalah, serta memecah belah kita sebagai komunitas," ujar dia.

Tidak hanya itu, ia juga menyebut Uni Eropa siap untuk melanjutkan diskusi dengan OKI. Momen ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berdiri bersama dan memperkuat upaya mempromosikan toleransi dan saling menghormati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika