Uji Emisi Kendaraan Dinilai Lebih Efektif Dibanding WFH untuk Tangani Polusi Udara
Selama ini uji emisi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat bahwa kebijakan work from home (WFH) yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah kualitas udara yang semakin buruk di Jakarta, dinilai tidak tepat. Menurutnya, kebijakan yang lebih efektif adalah memasifkan uji emisi kendaraan.
“Mengenai polusi udara ini, (solusi) konteks jangka pendek bukan WFH, tapi malah mengoptimalkan terkait uji emisi,” kata Trubus kepada wartawan saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Konkretnya, Trubus menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan. Dia menyebut, hingga kini beleid itu belum diimplementasikan sebagaimana mestinya.
“Pergub 66 Tahun 2020, sudah ada di situ, sudah mengatur semua tinggal diterapkan. Selama ini kan tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, akibatnya persoalan polusi muncul seolah-olah ada kebakaran jenggot,” tutur Trubus.
Dia menyebut, Pergub itu jelas-jelas sudah dirumuskan, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, kendala implementasinya ada pada keterbatasan anggaran. Adapun tantangannya adalah kurang teredukasinya masyarakat mengenai uji emisi yang dinilai menyusahkan, juga berlawanan atau menimbulkan keberatan dari sejumlah stakeholder di bidang mobil dan motor bekas.
Sementara itu, terkait dengan WFH, Trubus mengungkapkan bahwa WFH tidak akan efektif untuk mengendalikan pencemaran udara di Ibu Kota dan wilayah sekitarnya. Kebijakan itu dinilai sulit diterapkan karena dampaknya luas pada produktivitas pekerja dan perusahaan, terlebih pada perusahaan swasta yang sifatnya hanya bisa berupa imbauan.
“Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah-olah WFH obat mujarab seperti aspirin tiba-tiba langsung bisa sembuh, misalnya saja pada tanggal 5—7 September 2023 KTT ASEAN yang ditawarkan WFH, ini kan sesuatu yang menurut saya terlalu sumir karena melihat segala sesuatu dibuat simpel,” tutur dia.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk pekerja perkantoran, guna mengatasi masalah kualitas udara yang semakin memburuk di ibu kota Jakarta.
Dalam rapat terbatas....
Dalam rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023) siang ini, Jokowi meminta agar masalah ini menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home, mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik kementerian dan lembaga agar memperhatikan sejumlah catatannya terkait masaah ini. Presiden menekankan, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera mengintervensi masalah polusi udara yang terjadi di Jabodetabek ini.
“Dalam jangka pendek secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika