Proyek Food Estate Dikritik, Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 108,8 Triliun
Food estate dinilai merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 108,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan hingga pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; serta pengembangan kawasan food estate; dan penguatan cadangan pangan nasional,” kata Jokowi.
Sedangkan untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, pemerintah mendorong dilakukannya hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.
Sehingga diharapkan bisa mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, serta efisiensi subsidi energi.
Sebelumnya, proyek food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi ini mendapatkan kritikan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, gagalnya proyek food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Sebab, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Ada tindakan penyalahgunaan saat....
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto.
Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika