Nasdem Mengaku tak Mengerti Maksud Pernyataan Demokrat Soal Pasangan Anies-Cak Imin
Waketum Nasdem Ahmad Ali masih membantah Cak Imin jadi cawapres Anies.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut partainya meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengaku tak mengerti maksud pernyataan tersebut.
"Nggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu, seperti apa. Karena kami sendiri belum dengar," ujar Ali sebelum memasuki Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.
Ia sendiri tak tegas membantah adanya kesepakatan untuk menjadikan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Ali hanya balik bertanya ihwal sumber informasi Partai Demokrat itu.
"Saya nggak tahu dari mana sumbernya itu yah," singkat Ali.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).
"Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," sambungnya menegaskan.
Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.
Untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di tangan lembaga tersebut.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.