Penyedia Katering Haji tidak Mau Gunakan Produk Indonesia akan Dicoret

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief akan mengoptimalkan penggunaan produk Indonesia dalam penyelenggaraan haji 1445 H/ 2023 M. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengharuskan penggunaan produk Indonesia dalam penyediaan katering jamaah haji.

Menurut Hilman, biaya haji sangat besar, mencapai Rp 19 triliun di setiap musim. Salah satu kebutuhan yang sangat besar adalah penyediaan katering jamaah haji dengan sekitar Rp 2 triliun. Karenanya, perlu dilakukan kontrak kerja sama yang setara dan saling menguntungkan, mutual, dan kemitraan setara.

"Dapur penyedia katering kita dorong untuk menggunakan sebanyak mungkin produk Indonesia. Coret dapur yang tidak mau menggunakan produk Indonesia," kata Hilman dalan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/ 2023 M di Bandung, Kamis (7/9/2023).

Hilman mengatakan dapur yang sudah bagus akan dicek dan perpanjang. Hilman mengatakan akan mengoptimalkan penggunaan produk Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji harus terus diperjuangkan. Secara bertahap, hal itu sudah mulai dilakukan dan harus terus ditingkatkan.

"Kita punya kepentingan memperjuangkan penggunaan produk Indonesia. Jadi kita harus berjuang. Toh, yang diuntungkan adalah masyarakat Indonesia," ujar Hilman.

Jamaah haji Indonesia mendapat layanan katering. Tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan sekitar 5.480.625 boks katering kepada jamaah haji Indonesia.

Sementara di Makkah, total ada 14.506.169 boks katering yang didistribusikan kepada jamaah haji Indonesia. Sebanyak 7.774.613 boks dibagikan sebelum puncak haji. Sementara 6.731.556 boks didistribusikan setelah puncak haji. Ini di luar layanan katering Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika