Spanyol Desak Komunitas Internasional Tekan Israel Hentikan Pembantaian

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Israel agar menghindari “pembantaian” di Gaza. Pernyataan Diaz muncul setelah pasukan Israel memperingatkan lebih dari 1 juta penduduk di utara Gaza untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam.

"Uni Eropa harus menuntut Israel menghentikan rencana yang menyebabkan pembantaian tersebut," ujar Diaz, dilaporkan Anadolu Agency, Jumat (13/10/2023).

Diaz meminta Spanyol dan Uni Eropa untuk segera melakukan mobilisasi demi perdamaian. Diaz adalah ketua partai Sumar yang beraliran kiri di Spanyol. Partai Sumar merupakan mitra junior dalam pemerintahan koalisi Spanyol.

PBB telah memperingatkan, perintah Israel untuk mengevakuasi bagian utara Gaza di tengah pemboman yang terus-menerus tidak mungkin dilakukan tanpa konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan. Spanyol adalah salah satu dari sedikit negara Barat yang mengumumkan peningkatan bantuannya ke Palestina di tengah perang.

"Apa yang kita perlukan di masa mendatang bukanlah bantuan yang lebih sedikit, ini lebih merupakan bantuan kemanusiaan untuk Palestina," Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares.

Kementerian Luar Negeri Spanyol juga berkoordinasi dengan negara-negara Eropa lainnya untuk mencoba mengevakuasi sekitar 120 warga Spanyol dari Jalur Gaza yang terkepung. Namun, para pejabat mengatakan, saat ini tidak mungkin masuk atau keluar Gaza.  Untuk memfasilitasi evakuasi, pihak berwenang Spanyol memerlukan izin dari Israel, Hamas, dan kemungkinan kolaborasi Mesir.

Direktur Eksekutif Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Spanyol, Raquel Marti mengatakan kepada El Pais, koridor kemanusiaan sangat penting untuk memungkinkan orang keluar dan bantuan masuk.  “Jika perlintasan perbatasan tidak dibuka, dalam 11 hari kami akan berhenti mengirimkan air, makanan, produk kebersihan, dan obat-obatan,” kata Marti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika